DPR Minta Menteri Kelautan Subsidikan Bahan Bakar untuk Nelayan
Selasa, 11 Juni 2024 14:22 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memperhatikan kebutuhan nelayan. DPR menyebut kebutuhan nelayan itu di antaranya bahan bakar minyak.
"(Perhatikan) kebutuhan-kebutuhan nelayan Pak Menteri. Kami memandang kesulitan kapal-kapal nelayan untuk beroperasi," kata personil DPR Fraksi Partai Golkar Hanan A. Rozak, dalam rapat kerja berbareng Menteri Trenggono Fraksi Partai Golkar di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.
Menurut Hanan, kesulitan itu perihal bahan bakar nan membikin kadang mandek melaut itu akibat kekurangan suplai bahan bakar. Sehingga di masa mendatang para nelayan bisa memperoleh bahan bakar bersubsidi.
"Kalau nan lain bisa memperoleh bahan bakar bersubsidi, ke depannya nelayan juga perlu diperhatikan," ucap dia.
Hanan mengungkit Kampung Nelayan Maju alias Kampung Nelayan Modern berasas program Kementerian Kelautan. Dia mengatakan, saat diamati di lapangan, program itu sangat dirasakan masyarakat. Menurut dia, sebelumnya ada program perbaikan rumah nelayan.
Iklan
Namun nan dilakukan Kementerian Kelautan sekarang cukup terencana dengan baik. Sehingga Hanan meminta Trenggono untuk meningkatkan dan memperluas pembangunan rumah kepada nelayan tersebut.
Dia meminta Trenggono agar program rumah nelayan tersebut perlu ditingkatkan dan diperluas. Dia mencontohkan, jika pembangunan rumah nelayan baru tersebar di lima lokasi, jumlah itu perlu diperluas. "Bila perlu ditingkatkan kembali," ucap dia.
Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara
9 jam lalu
Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara
Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa KPU telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas nan menjadi temuan BPK ke kas negara
DPR Nilai 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak, Ini Tanggapan Mendagri
10 jam lalu
DPR Nilai 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak, Ini Tanggapan Mendagri
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kemendagri kudu mencermati penunjukan pj. kepala wilayah lantaran sebagian dinilai tidak layak
Hasto Kristiyanto Mengklaim Ditinggal Penyidik KPK saat Jalani Pemeriksaan Kasus Harun Masiku
17 jam lalu
Hasto Kristiyanto Mengklaim Ditinggal Penyidik KPK saat Jalani Pemeriksaan Kasus Harun Masiku
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengeluhkan sikap interogator KPK nan meninggalkannya sendirian di rungan dingin.
Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman
18 jam lalu
Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Iuran Tapera Bersifat Wajib bagi pekerja lantaran sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dapat diubah dengan gugatan.
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu lantaran Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR
1 hari lalu
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu lantaran Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR
Dalam rapat tersebut, personil Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga nan mengurusi Pemilu itu lantaran banyak komisionernya tidak hadir.
Penerapan KRIS Berpotensi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, Anggota Komisi IX DPR: Bakal Timbul Kegaduhan
1 hari lalu
Penerapan KRIS Berpotensi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, Anggota Komisi IX DPR: Bakal Timbul Kegaduhan
Rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan dinilai berpotensi menaikan iuran BPJS khususnya bagi kelas 3. Komisi IX menilai kenaikan iuran bakal timbulkan kegaduhan
Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI
1 hari lalu
Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI
Tidak hanya 18 persen bangku di DPR RI, lanjutnya, Golkar juga memimpin perolehan bangku di tingkat DPRD Provinsi.
Malaysia Bakar Rumah dan Usir Ratusan Suku Bajo nan Jadi Inspirasi Film Avatar
2 hari lalu
Malaysia Bakar Rumah dan Usir Ratusan Suku Bajo nan Jadi Inspirasi Film Avatar
Pihak berkuasa Malaysia menyatakan berkuasa mengusir suku Bajo nan tak mempunyai kebangsaan apapun dari wilayah mereka.
DPR Minta BUMN Evaluasi Manajemen BSI
2 hari lalu
DPR Minta BUMN Evaluasi Manajemen BSI
Anggota DPR minta Menteri BUMN mengevaluasi manajemen Bank BSI mengenai buruknya jasa Bank seperti nan dikeluhkan Pimpinan Muhammadiyah
Aspek Indonesia: Implementasi UU KIA Harus Didukung Pengetahuan Tenaga Pengawas
3 hari lalu
Aspek Indonesia: Implementasi UU KIA Harus Didukung Pengetahuan Tenaga Pengawas
Pengesahan UU KIA dilakukan dalam rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 4 Juni 2024.
5 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·