DPR Sindir Penjelasan Kominfo-BSSN soal Peretasan PDN Tak Masuk Akal

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut penjelasan Kominfo dan BSSN mengenai peristiwa peretasan nan terjadi di Pusat Data Nasional (PDN) tidak masuk akal.

Sukamta juga menyayangkan sikap Kominfo dan BSSN nan dinilai tidak terbuka mengenai kasus tersebut pada saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, pada Kamis (27/6) kemarin.

"Penjelasannya tidak ada nan masuk akal. Jadi Pak Menkominfo dan Kepala BSSN menjelaskan kepada Komisi I dengan dugaan enggak ada nan tahu persoalannya," jelasnya dalam obrolan publik, Sabtu (29/6).

"Yang dijelaskan hanya kulitnya saja. 'Nanti kita update, oh ini rahasia negara jika disampaikan terbuka begini' begitu katanya. Jadi penjelasannya susah diterima oleh beragam mahir nan memahami persoalan lebih dalam dan serius," imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti langkah pemerintah nan dinilai terlalu sigap menyimpulkan peretasan terhadap PDN murni sebagai motif ekonomi semata.

Pasalnya, kata dia, info nan tersimpan di PDN terdiri dari pelbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, pertahanan hingga kewarganegaraan.

Ia mengatakan bukan tidak mungkin ada negara tertentu nan meminta golongan hacker untuk menyerang PDN dengan tujuan mengumpulkan info dan mengganggu stabilitas.

"Bahwa pelaksanaannya itu mungkin diorder kepada pihak tertentu ya itu wajar saja. Jadi jangan cepat-cepat buat kesimpulan," tuturnya

Oleh karenanya, Sukamta menilai Indonesia sudah kalah lebih dulu dalam perang siber andaikan seluruh info nan teretas dari PDN dimiliki oleh info tertentu.

"Kalau info ini sudah diakuisisi suatu negara, bisa dipahami pola budaya, kapabilitas keamanan, pertahanan, keuangan, ekonomi, perilaku WNI," ujarnya.

"Saya kira ini bakal berkapak kepada keamanan nasional. Saya mengatakan perang siber sudah dimulai dan kita sudah kalah dalam perang ini," imbuhnya.

Sebelumnya, PDN lumpuh lantaran diserang golongan peretas berjulukan Lockbit 3.0 sejak 20 Juni. Pusat info nan berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Peretas meminta duit tebusan hingga Rp131 miliar sebagai hadiah pengembalian data. Akan tetapi, pemerintah menolak memberikan duit itu.

Dalam rapat berbareng Komisi I DPR, BSSN menyatakan tetap melakukan identifikasi forensik untuk memandang apa saja akibat dari peretasan PDN.

(tfq/dna)

[Gambas:Video CNN]