Dua Kapal Asing Curi Pasir Laut, KKP Bakal Jalin Kerja Sama Lintas Instansi Perkuat Wilayah Perbatasan

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto, mengatakan kementerian KKP bakal bekerja sama dengan beragam lembaga pemerintah untuk memperkuat wilayah perbatasan laut. Hal tersebut dikarenakan adanya dua kapal berbendera Singapura melakukan penyedotan pasir laut secara terlarangan di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

"Tentu, kita bakal perkuat kerja sama juga antar lembaga untuk mengatasi rumor ini (pencurian pasir laut)," ujar Doni Ismanto ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kerja sama itu rencananya bakal dilakukan berbareng lembaga pemerintah nan juga ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Sehingga, kata Doni, pengawasan wilayah perairan laut Indonesia dapat dilakukan optimal. "Banyak. Semua nan di laut, di antaranya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan lain-lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Doni menuturkan, nantinya corak pengawasan wilayah laut berfokus pada sumber daya kelautan.Namun Doni tidak menjelaskan lebih lanjut upaya nan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (PSDKP), dalam mengawasi wilayah perairan laut.

"Yang jelas kami bakal perkuat pengawasan untuk sumber daya kelautan selain perikanan. Untuk perihal teknis apa dilakukan enggak bisa diomongin, kelak tahu dong nan mau diawasin dan langkah ngakalinnya seperti apa," ucap Doni.

Sepekan menjelang lengser, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, melakukan beragam upaya untuk penguatan wilayah perairan laut. Doni mengatakan, penguatan itu tidak hanya melawan pelaku pencurian ikan, tetapi juga menjaga sumber daya perekonomian laut.

Iklan

"Hal nan mau saya tekankan adalah, di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, PSDKP fokusnya tidak hanya melawan maling ikan, tetapi juga menjaga sumber daya kelautan agar keberlanjutannya terjamin meski ada aktivitas ekonomi," ucap dia.

Sementara itu, Juru Bicara KKP, Wahyu Muryadi, menyatakan KKP bakal memperketat pengawasan di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, pengawasan itu bakal dilakukan beragam komponen di KKP termasuk PSDKP.

Wahyu menambahkan, pengawasan bakal diperluas tak hanya di wilayah perairan Batam. "Artinya itu jadi lampau lintas nan perlu diwaspadai, jadi titik konsentrasi bagi KKP, bagi Ditjen PSDKP, untuk melakukan konsentrasi pengawasan," ujar Wahyu setelah dihubungi Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024. Pengawasan, menurutnya bakal dilakukan sesuai Wilayah Pengelolaan Perikanan alias WPP nan telah ditetapkan negara. Upaya pengawasan itu, menurut dia, bakal tetap melangkah meski armada nan dimiliki KKP terbatas.

Pilihan editor: Bahlil Lahadalia Klaim Industri Transportasi Listrik Dunia Bergantung pada RI