Ekonom Indef Sebut Prabowo Tak Prioritaskan Pembangunan IKN: Pilih Program Makan Bergizi Gratis yang Lebih Berdampak

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan dengan penyesuaian timeline dan mempertimbangkan kondisi anggaran.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut perihal itu memperkuat sinyal bahwa Presiden Prabowo tidak memprioritaskan megraproyek ini. Apalagi dalam pidato kenegaraannya, Prabowo tidak menyinggung soal IKN.

“Pemerintah baru bakal memilih (memprioritaskan) program makan bergizi gratis,” kata Esther ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024. “Dalam jangka pendek, multiplier effect perekonomiannya juga lebih berakibat dari program makan siang gratis.”

Esther menjelaskan, proyek IKN merupakan proyek jangka panjang. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu memerlukan waktu hingga puluhan tahun.  Ia menilai, Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidato kenegarannya lantaran mempertimbangkan kondisi anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN).

“Ruang fiskal sempit, utang meningkat. Membiayai IKN dari APBN perihal nan terlalu memaksa,” kata Esther.

Di sisi lain, gelontoran biaya dari penanammodal belum bisa mencukupi kebutuhan. Karena itu, menurut Esther, mengubah timeline dan memperhatikan keahlian anggaran menjadi langkah nan tepat untuk saat ini.  “Pembangunan IKN kudu bertahap. Tidak bisa massif dan cepat,” tutur Esther.

Keberlanjutan pembangunan  IKN menjadi tanda tanya usai Presiden Jokowi lengser. Pasalnya, Prabowo tidak menyinggung IKN dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik menjadi pengganti Jokowi pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan, Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY, menyatakan Prabowo mau melanjutkan proyek warisan Jokowi itu. Hanya saja, timeline pembangunannya kudu disesuaikan.

Pasalnya, kata AHY, pembangunan nan mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Ia berujar, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di beragam wilayah nan perlu diperhatikan. Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget alias anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) bakal dilanjutkan, tetapi tentu bakal disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget nan dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024. “Selebihnya, kita kawal.”

Pilihan Editor: Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law