Eks Dirut BUMN Hutama Karya Jadi Tersangka Korupsi Tol Trans Sumatera

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Direktur Utama BUMN Hutama Karya, Bintang Perbowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS).

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardika ketika mengumumkan penyitaan terhadap aset milik tersangka dalam perkara ini.

Selain Bintang, KPK juga menetapkan Mantan Kadiv pada BUMN Hutama Karya M Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen sebagai tersangka.

"KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka ialah BP (Eks Dirut pada BUMN HK), MRS (Eks Kadiv pada BUMN HK) dan IZ (Swasta)," ujar Tessa dalam keterangannya, Kamis (20/6).

Pada 22 Mei 2024, interogator KPK melakukan penyitaan terhadap 54 bagian tanah dari tersangka IZ.

"Tanah-tanah tersebut mempunyai keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020," jelas Tessa.

Tessa merinci 54 bagian tanah nan disita terdiri dari 32 nan berlokasi di Desa Bakauheni, Lampung Selatan seluas 436.305 m2 dan 22 bagian tanah di Desa Canggu, Lampung Selatan seluas 185.928 meter persegi.

"Total ke 54 bagian tanah nan disita tersebut berbobot sekurang-kurangnya sebesar Rp150 miliar," ungkap Tessa.

Tessa menyebut interogator KPK telah memasang plang tanda penyitaan untuk ke 54 bagian tanah tersebut sejak 19 Juni 2024 hingga hari ini.

KPK membuka investigasi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar JTSS nan dilaksanakan PT Hutama Karya Tahun Anggaran 2018-2020.

Telah ada tersangka nan ditetapkan KPK tetapi belum bisa disampaikan kepada publik. Identitas tersangka berikut bangunan komplit perkara bakal diumumkan berbarengan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya mengatakan nilai kerugian finansial negara sementara mencapai belasan miliar rupiah. KPK menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud.

(pop/isn)

[Gambas:Video CNN]