Fakta-fakta Dugaan Pencatutan KTP Warga Jakarta buat Dukung Dharma-Kun

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah penduduk DKI Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes lantaran tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Pasangan Dharma-Kun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat support dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen.

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah perihal dari peristiwa dugaan pencatutan tersebut

Kesaksian warga

Sejumlah penduduk mengetahui pencatutan itu setelah mengecek website info pemilu. Mereka kaget lantaran identitas mereka dinyatakan mendukung Dharma-Kun.

"Gua cek link pengecekan NIK, masukin NIK, ada nama gua di sana," kata seorang warga, Wishnu saat dihubungi, Jumat (16/8).

Wishnu mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun. Ia juga mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma-Kun.

Warga lainnya berinisial H, protes lantaran sistem untuk melaporkan pencatutan kudu melampirkan swafoto dengan KTP.

"Minta swafoto pakai KTP. Enggak jadi lapor lantaran takut malah jadi buat pinjol. Lah udah dicolong datanya, berpotensi dipinjolkan nanti," ujar H.

Anak Anies tercatut

Anak dari mantan Gubernur Anies Baswedan turut tercatut mendukung Dharma-Kun.

Hal serupa juga turut dialami oleh adik dan tim nan bekerja berbareng Anies.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja berbareng ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies melalui akun twitter resminya, Jumat (16/8).

Sementara, Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan setelah dicek, info anaknya Anies memang masuk dalam info support Dharma-Kun. Namun berdasar verifikasi faktual, statusnya tidak memenuhi syarat.

"Kami cek memang nan berkepentingan dari sisi manajemen masuk sebagai info dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status info support nan berkepentingan dalam verifikasi aktual dinyatakan TMS," ujar Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Warga lapor polisi

Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera bakal melaporkan dugaan pencatutan identitas untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.

Aulia mengaku baru tahu identitasnya dicatut pada Jumat (16/8) pagi. Ia mengaku tidak pernah memberikan support kepada pasangan Dharma-Kun.

"Iya (lapor polisi). Saat ini saya sedang koordinasi dengan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)," kata Aulia saat dihubungi, Jumat.

PBHI juga membuka posko bagi penduduk nan mau melaporkan pencatutan.

Sementara itu, seorang penduduk berjulukan Samson resmi melaporkan pencatutan itu ke ke Polda Metro Jaya.