Forest Watch: IKN Menggusur Masyarakat Adat dan Merusak Lingkungan, Hutan Mangrove Dibabat

TEMPO.CO, Jakarta - Forest Watch Indonesia alias FWI melayangkan kritik pembangunan Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Proyek nan digagas Presiden Joko Widodo itu dinilai menggeser masyarakat budaya dan merusak lingkungan.

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga, mengatakan penggeseran masyarakat itu terjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan alias KIPP IKN. "IKN mengeksklusi masyarakat budaya dan lokal," kata Anggi kepada Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dia mencontohkan, di Desa Bukit Harapan, sekarang area pusat pemerintahan IKN, penduduk sudah tak bisa tinggal di situ. Bahkan mereka sudah tak bisa membangun rumah. "Ladang dan sawah mereka rusak. Padahal itu sumber penghidupan bagi masyarakat," tutur dia.

Sementara ada juga masyarakat di pesisir terkena akibat pembangunan proyek IKN. Terutama kerusakan di pesisir akibat ibu kota baru nan berpusat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu menakut-nakuti kehidupan masyarakat di pesisir. 

Menurut dia, terjadi pembabatan rimba mangrove, nan menyebabkan laut tercemar, hasil tangkapan berkurang. "Hutan mangrovenya dibabat, diganti dengan proyek pelabuhan logistik, jalan tol, dan lainnya. Spekulan tanah, klaim sepihak, bermunculan mengkavling rimba dan lahan nan tadinya mangrove," ujar dia.

Dari pembabatan itu, kata Anggi, tidak ada lagi 'rumah' nan nyaman bagi masyarakat pesisir, apalagi pesut, bekantan, rangkong, pasca-pembangunan IKN. "Habitat satwa terfragmentasi. Padahal nelayan memanfaatkan keberadaan pesut sbg tanda tempat ikan berkumpul," ujarnya.

Iklan

Berdasarkan info FWI, sepanjang 2018-2019 terjadi deforestasi rimba seluas 2.601 hektare. Pada 2019-2020 rimba nan digundul seluas 6.102 hektare. Meningkat pada 2020-2021 seluas 9.299 hektare. Pada 2021-2022 deforestasi lagi luas rimba sebesar 4.860 hektare. Sementara pada 2022-2023 ada penembangan rimba seluas 897,94 hektare. Adapun 2023-2024 deforestasi rimba sebesar 357,18 hektare. Total deforestasi hingga saat ini mencapai 22.861 hektare.

Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia alias Walhi Fanny Tri Jambore Christanto, mengatakan, di tengah berjalannya proyek IKN muncul realita nan menunjukkan beragam problem timbul di sana. "Ada bentrok sosial, perampasan sumber-sumber kehidupan, pelanggaran kewenangan asasi manusia," kata Fanny, melalui aplikasi perpesaan, Senin, 19 Agustus 2024.

Dampak lain dari proyek nan digagas Presiden Jokowi itu, menurut Fanny, menurunnya keanekaragaman hayati, terutama pada Teluk Balikpapan. Keanekaragaman hayati nan terkikis berujung pada ancaman kerusakan dan kehancuran di wilayah tersebut.

"Salah satunya di Teluk Balikpapan itu ada sekitar 16.000 hektare area mangrove nan terancam mengalami kerusakan akibat pemanfaatan wilayah di sekitarnya, apalagi ditambah sekarang dengan beban pembangunan IKN nan melangkah di sana," kata Fanny, menjelaskan akibat kerusakan keanekaragaman hayati tersebut.

Pilihan Editor: Greenpeace: Memberikan Hak 190 Tahun Perusahaan Berinvestasi di IKN adalah Pengkhianatan