Fraksi PDIP Pertimbangkan Ajukan Catatan Keberatan Revisi UU MK

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi PDIP DPR RI mempertimbangkan untuk mengusulkan catatan keberatan namalain minderheit nota terhadap revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) nan sekarang tengah melangkah di DPR. Kritik terhadap RUU MK ini juga disampaikan melalui hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP.

"Tentu saja kan kita minderheit nota," kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto namalain Bambang Pacul di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (27/5).

Komisi III DPR dan pemerintah sebelumnya telah menggelar rapat persetujuan tingkat pertama RUU MK. Rapat digelar tertutup di luar masa sidang DPR. Kini, RUU MK tinggal selangkah disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna.

Total ada tiga poin revisi dalam RUU MK, ialah Pasal 23A, Pasal 27A, dan Pasal 87. Salah satu nan diatur adalah para pengadil konstitusi hanya dapat melanjutkan kedudukan setelah mendapat persetujuan dari lembaga pengusul ialah DPR, MA, dan pemerintah.

Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri mengkritik proses pembahasan RUU tersebut nan dinilai telah menyalahi aturan. Pernyataan itu disampaikan Mega dalam pidatonya di pembukaan aktivitas Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/5).

"Bayangkan dong pakai revisi UU MK, nan menurut saya prosedurnya saja tidak benar," kata Mega.

Mega mengkritik pengesahan tingkat satu RUU MK dilakukan di masa reses. Karena perihal itu, Mega apalagi mengaku sampai memanggil Ketua Fraksi Utut Adianto.

"Tiba-tiba masa reses, saya sendiri sampai bertanya pada tadi ada Pak Utut mana ya?" ucapnya.

(mnf/tsa)

[Gambas:Video CNN]