Gaduh Ekspor Pasir Laut, Jokowi Klaim Hanya Mengekspor Sedimen: Ini Kritik Keras Pemerhati Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak bakal membuka kembali ekspor pasir laut, melainkan hanya mengizinkan ekspor hasil sedimentasi. “Sekali lagi, itu bukan pasir laut. nan dibuka (keran ekspornya), (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi saat menyampaikan keterangan setelah meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi menegaskan bahwa sedimen berbeda dari pasir laut, lantaran merupakan material nan mengganggu jalur pelayaran kapal. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi (hasil) sedimentasi,” ucapnya. 

Ini Kata Jokowi Soal Ekspor Pasir Laut: nan Dikeruk Hasil Sedimentasi

Meskipun izin perdagangan pasir laut telah dihentikan selama 20 tahun, kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 memungkinkan ekspor sedimen, sebagai tindak lanjut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Langkah Jokowi ini pun menuai kritik, pelbagai kecaman dari mulai ancaman lingkungan hingga kerugian pun turut menjadi sorotan. Lantas apa kata pegiat lingkungan?

Walhi: Mau Nyari Duit

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Parid Ridwanuddin, menilai bahwa kebijakan ini hanya berfokus pada untung jangka pendek. Ia memperingatkan bahwa izin tersebut dapat menimbulkan kerugian besar di beragam wilayah Indonesia akibat penambangan pasir laut. 

"Nah ini problem-nya lantaran ngebet mau nyari duit, mau mencari duit nan sifatnya sigap dan jangka pendek dibuatlah izin semacam ini gitu. Nah, jika misalnya kerugian, tentu, kita itu sudah rugi banyak," kata Parid saat dihubungi pada Ahad, 15 September 2024.

Selain itu, Parid juga menyebut bahwa 26 pulau mini di Indonesia tenggelam akibat dampak penambangan pasir laut, termasuk nan berada di Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, hingga Jakarta.

ISC: Rusaknya Tempat Pemijahan Ikan 

Iklan

Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), menyatakan bahwa ekspor pasir laut berakibat serius terhadap lingkungan. Kerusakan terumbu karang dan padang lamun, nan merupakan kediaman krusial bagi ikan, bakal mempengaruhi kesejahteraan nelayan nan berjuntai pada perairan pesisir.

“Dampak lingkungan dari pemanfaatan pasir laut sangat signifikan, seperti rusaknya terumbu karang dan padang lamun nan menjadi tempat pemijahan ikan,” kata Marcellus.

Ia juga menekankan bahwa perubahan topografi laut dan erosi akibat pengambilan pasir besar-besaran menambah tantangan bagi nelayan tradisional, menunjukkan ketidaksesuaian antara visi Jokowi untuk melindungi laut dan realita di lapangan.

Marcellus mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini, dengan melibatkan mahir lingkungan dan lembaga independen untuk mengevaluasi potensi kerusakan ekosistem pesisir. Keputusan kudu mempertimbangkan akibat jangka panjang, terutama mengenai dengan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menambahkan bahwa restorasi ekosistem nan rusak akibat ekspor pasir laut kudu menjadi prioritas, Program restorasi tersebut seperti rehabilitasi terumbu karang, padang lamun, dan mangrove kudu dilakukan secara maksimal, sehingga ekosistem laut dapat pulih dan berfaedah secara optimal.

KARUNIA PUTRI | MYLANDA DWI PUSPITA | MICHELLE GABRIELLA
Pilihan editor: Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi, Apa Saja Masalah nan Mungkin Terjadi?