Gerindra Singgung Revisi UU Kementerian Sebelum Prabowo Resmi Presiden

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

CNN Indonesia

Minggu, 12 Mei 2024 18:53 WIB

Gerindra buka opsi merevisi Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara nan membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Gerindra buka opsi revisi UU Kementerian sebelum Prabowo dilantik jadi Presiden. (Hasan Alhabshy / Detik Foto)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyebut ada kesempatan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34 sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024.

"Ya revisi [UU Kementerian Negara] itu bisa sebelum dilakukan [Pelantikan]," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (12/5).

Muzani beranggapan UU Kementerian Negara semestinya berkarakter elastis dan tidak membatasi jumlah kementerian. Menurutnya, ketentuan itu bisa membatasi Prabowo sebagai Presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muzani menyebut setiap masa mempunyai tantangan nan berbeda. Begitupun dengan presiden nan mempunyai kebijakan nan berbeda pula.

"Masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan programnya juga berbeda," ujarnya.

Muzani lampau menyinggung pengubahan nomenklatur kementerian pernah dilakukan saat transisi pemerintahan dari Megawati Soekarnoputri ke Susilo Bambang Yudhono (SBY) maupun dari SBY ke Joko Widodo.

"Apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ada perubahan, itu nan saya belum. Tetapi lantaran setiap presiden punya masalah dan tantangan nan berbeda, itu nan kemudian menurut saya UU kementerian itu berkarakter fleksibel," tandasnya.

Belakangan beredar berita Prabowo bakal menambah bangku menteri hingga 40. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa bukan dirinya nan memberi saran.

Sementara itu, Gibran selaku wakil presiden terpilih mengatakan komposisi kabinet tetap dalam tahap pembicaraan.

"Itu kelak ya. Masih dibahas, tetap digodok dulu. Tunggu saja ya," kata Gibran usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Pemerintah Kota Solo di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (7/5).

Namun, Gibran tak menampik kemungkinan bertambahnya bangku menteri di kabinet. Ia apalagi mengakui salah satu kementerian nan sedang digagas adalah kementerian unik untuk mengurus program makan siang gratis.

(yla/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional