Guru Besar UGM Beri Saran Prabowo Soal Target Swasembada Pangan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan dengan rencana membuka lahan pertanian seluas empat juta hektar pada akhir masa jabatannya.

Guru Besar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Subejo, menyebut bahwa sasaran tersebut susah dicapai tanpa kebijakan nan mendukung, mengingat banyak tantangan nan dihadapi sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan. 

Dilansir dari ugm.ac.id, Salah satu tantangan utama adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian nan terus meningkat. Di tengah perubahan iklim, alih kegunaan lahan ini menakut-nakuti upaya peningkatan produksi pangan, terutama padi, nan permintaannya terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. 

Subejo menyarankan agar pemerintah mempunyai kebijakan dan program nan komprehensif, mencakup ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi, dengan kerjasama antara lembaga pusat dan daerah. Untuk ekstensifikasi, pembukaan lahan baru perlu dibatasi pada wilayah nan cocok untuk pertanian sehingga dapat dikelola dengan lebih baik.

Di sisi lain, intensifikasi di area produksi pangan utama juga penting, mengingat produktivitas lahan basah tetap kurang dari optimal. Dengan sistem irigasi nan baik, intensitas tanam bisa ditingkatkan menjadi dua kali dalam setahun alias apalagi tiga kali di wilayah nan mempunyai kesiapan air memadai.

Tantangan lain nan dihadapi adalah masalah pasca-panen, terutama nilai nan ambruk saat panen raya akibat pengedaran logistik nan belum merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dia mendorong pengembangan industri pengolahan untuk memproses hasil panen berlebih sehingga tetap mempunyai nilai ekonomi nan stabil.

“Dengan sistem informasi, kesempatan pengedaran produk lebih merata sehingga stabilitas nilai dapat terjamin,” ujarnya. Selain itu, menurutnya, juga perlu didorong industri pengolahan nan berfaedah ketika produk mentah melimpah maka dapat diproses dan diawetkan dan tetap mempunyai nilai ekonomi nan memadai.

Untuk mengatasi keterbatasan literasi finansial di kalangan petani, krusial untuk menemukan solusi nan efektif. Meskipun pemerintah mempunyai program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program ini belum melangkah baik lantaran petani tetap menganggapnya merepotkan. Wakil Dekan Fakultas Pertanian menyarankan integrasi pembiayaan dan edukasi literasi finansial bagi petani, serta mendekatkan jasa finansial ke desa-desa.

Selain itu, pemahaman teknologi nan rendah di kalangan petani menyebabkan proses upaya tani tidak efisien, dengan biaya produksi beras di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu langkah-langkah strategis seperti konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, dan penemuan budidaya nan lebih efisien.

Krisis manajemen juga menjadi tantangan, di mana petani sering kali menghabiskan hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari tanpa persiapan untuk musim tanam berikutnya. Ini menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. Pengembangan kelembagaan nan kuat dan diversifikasi produk sangat krusial untuk meningkatkan daya saing petani.

Terakhir, Subejo mengkritik kebijakan impor beras pemerintah sebagai solusi jangka pendek nan tidak menyelesaikan akar masalah krisis pangan di dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bakal menjadi lumbung pangan bumi di bawah pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia kudu segera swasembada pangan dalam waktu nan sesingkat-singkatnya," kata Prabowo saat berpidato di ruang sidang paripurna MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

MICHELLE GABRIELA  | NANDITO PUTRA

Pilihan Editor: Keyakinan Prabowo Bisa Wujudkan Swasembada Pangan dalam 4 hingga 5 Tahun, Kok Bisa?