TEMPO.CO, Solo - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji bakal mengawal akses perbankan untuk pelaku upaya penggilingan padi, terutama skala kecil. Ia berambisi ke depan para pelaku penggilingan padi skala mini tidak kalah bersaing dengan pabrik nan besar.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) 2025 nan digelar di Diamond Convention Hall, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 15 Januari 2025.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Zulhas, para pelaku upaya penggilingan padi kalah bersaing dengan pabrik besar dari sisi efisiensi.
"Teman-teman ini (pelaku upaya penggilingan padi) kalah efisien dengan pabrik besar lantaran mesin-mesinnya lebih bagus. Ini sudah MoU berkali-kali, teman-teman nan mau mendapat revitalisasi pabrik padinya. Jadi nggak minta, pinjam tapi mintanya bunganya kembang KUR, sudah MoU terus, tapi nggak dapat-dapat," ujar Zulhas.
Untuk itu, dia pun berjanji bakal mengawal pemilik upaya penggilingan padi skala mini itu untuk bisa mengakses pinjaman bank. Bahkan, dia mengatakan, siap mengantar mereka ke bank menemui kepala hingga Menteri BUMN.
"Saya janji di mana nan bakal pinjam kelak dikawal. Saya bakal antar, kawal ke perbankan. Boleh ke Menteri BUMN sampai ke Dirut Bank BRI, Mandiri, alias BNI, saya antar sampai dapat. Karena nggak setara pabrik mini memerlukan angsuran nggak dapet, sementara nan besar satu aja sudah puluhan triliun misalnya," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono dan Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso.
Zulkifli Hasan mengatakan dengan adanya perjanjian kerja sama itu ada agunan Bulog bakal menyerap alias membeli gabah dari petani melalui Perpadi.
"Tadi sudah MoU antara Perpadi dengan Bulog, kudu membeli gabah dari petani Rp 6.500. Nanti Bulog bakal membeli berasnya. Sesuai dengan kriteria kekeringannya itu," kata dia.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sopran Kenedi mengatakan sepanjang tahun 2025 ini siap mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani di wilayah itu.
"Penyerapan bakal dilakukan sesuai dengan kualitas dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) nan baru," kata dia.
Sopran menambahkan penyerapan gabah dan beras petani dilakukan secara serentak mulai 15 Januari 2025. Hal tersebut merujuk pada keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025, Tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
"Jadi, mulai 15 Januari 2025 ini, Perum Bulog Kanwil Jateng melalui Satuan Kerja (Satker) penyerapan gabah beras dan didukung seluruh penggilingan padi Mitra Kerja Pengadaan Bulog, mulai menyerap gabah hasil produksi petani di wilayah kerja Jawa Tengah, dan juga beras hasil produksi penggilingan serta pengusaha perberasan," katanya.