Haris Azhar Duga Izin Tambang Ormas Agama Politik Balas Budi Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menduga pemberian izin kelola tambang bagi ormas keagamaan merupakan politik balas budi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya khawatir, secara psikologis melihatnya seperti itu (balas budi politik Jokowi)," kata Haris dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (11/6).

Haris lantas menceritakan pengalamannya ketika berjamu ke Kalimantan Timur dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

Ia mengaku menjumpai ormas dengan seragam nan berbeda setiap 10 menit sekali.

"Jadi praktik menggunakan ormas untuk neken bagi jatah, minta jatah mau ini mau itu sudah banyak. Persoalannya justru itu kita kudu tertibkan," ujarnya.

Menurut dia, banyaknya ormas nan minta jatah ke perusahaan pertambangan merupakan corak ketidakprofesionalan dalam praktik tambang.

"Gara-gara banyak nan haus, lubang baru dibuka. Lubang baru dibuka lagi. Padahal kebutuhan kita soal batu bara mungkin enggak sebanyak itu," ucap Haris.

"Negara kudu memfasilitasi ormas keagamaan dalam rangka menyelamatkan ekologi," imbuhnya.

Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah BKPM Tina Talisa membantah pemberian izin ormas keagamaan mengelola tambang merupakan politik balas budi.

"Menurut saya pembuktiannya adalah kelak berjalannya waktu ormas mana saja nan menerima mungkin bakal terlihat ormas nan selama ini tidak dukung pemerintah tapi juga misalnya menerima," katanya.

Presiden Jokowi memberikan karpet merah terhadap organisasi keagamaan untuk mendapatkan izin kelola tambang.

Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam patokan tersebut terdapat Pasal 83A nan memberikan kesempatan bagi ormas kepercayaan untuk mempunyai WIUPK.

Beberapa organisasi menyambut baik, namun ada beberapa nan menolak. Adapula nan tetap mengkaji perihal tersebut.

(gil)