Hasto Wanti-wanti Kasus NIK KTP Dukung Dharma-Kun, Ungkit Calon Boneka

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti adanya pengaturan kekuasaan nan dilakukan melalui pencatutan identitas untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.

Hasto mengaku menerima banyak laporan mengenai pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP penduduk Jakarta tersebut.

Ia menduga ada pihak nan dengan sengaja memanipulasi support dengan menyalahgunakan NIK.

Oleh lantaran itu, Hasto berambisi KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan secara jeli mengenai arsip syarat support bagi calon independen.

"Sehingga segala sesuatunya jangan sampai ada skenario sepertinya ada kontestasi secara prosedural, tetapi faktanya ada pengaturan-pengaturan kekuasaan," kata Hasto di Museum Multatuli Rangkasbitung, Banten, Jumat (16/8).

Hasto mendorong masyarakat sipil bergerak bersama-sama dalam menjaga kerakyatan Indonesia nan sehat.

Lebih lanjut, dia merespons dugaan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipasang sebagai calon boneka di Pilgub DKI Jakarta2024.

"Dalam Pilkada tidak boleh ada calon boneka," ujarnya.

Hasto lantas mengatakan ada calon boneka nan berjulukan Soerjadi pada 1997 lalu. Soerjadi saat itu digunakan pemerintah Orde Baru.

"Akhirnya justru menjadi awal dari bangkitnya kekuatan rakyat untuk melakukan koreksi. Akhirnya tahun 1997 terjadi krisis moneter, di tengah pujian-pujian keberhasilan nan diberikan kepada Presiden Soeharto dan akhirnya dengan kekuatan mahasiswa dan kekuatan reformasi, kekuasaan itu berakhir," kata Hasto.

Sejumlah penduduk DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Dharma Pongrekun untuk menjelaskan persoalan NIK KTP penduduk namun nan berkepentingan belum merespons.

Dugaan pencatutan NIK KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes lantaran tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya menjelaskan info KTP penduduk nan ada website di Info Pemilu KPU tercampur antara nan lolos verifikasi manajemen dan verifikasi faktual.

Menurutnya, di website itu ada info nan hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.

Kemudian ada juga info nan memang lolos tahap verifikasi manajemen dan verifikasi faktual. Data nan lolos ini menurutnya betul-betul mendukung Dharma-Kun.

"Data itu ada nan lolos tahap verifikasi administrasi, lolos faktual, berfaedah betul-betul mendukung. Ada nan lolos manajemen tapi enggak lolos faktual, berfaedah dia tidak mendukung sebenarnya. Tapi administrasinya lolos. Nah, itu tercampur di dalam info pemilu tersebut," kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

(lna/pmg)

[Gambas:Video CNN]