Heru Budi Berencana Bangun Pulau Sampah di Jakarta Utara, CESS: Bukti Kewalahan dan Gagal ..

TEMPO.CO, Jakarta - Center for Energy Security Studies (CESS) mengkritisi rencana Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartanto soal rencananya bakal membangun pulau sampah di area Jakarta Utara. Langkah Heru dianggap corak dari kewalahan dalam mengatasi persoalan sampah. 

“Ide tersebut membuktikan Pj Gubernur Heru Budi kewalahan dan kandas mengatasi masalah sampah di Jakarta sehingga mencoba mencari pengalihan untuk menutupi kegagalan itu,” kata Direktur Eksekutif CEDS Ali Ahmudi Achyak dalam keterangan tertulis pada Ahad, 25 Agustus 2024. 

Ali menyebut meski pemerintah telah mengambil beragam langkah dan kebijakan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta, urusan ini tetap belum terpecahkan.

Berdasarkan info capaian keahlian pengelolaan sampah di SIPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah di Jakarta dalam dua tahun terakhir terus naik, sedangkan jumlah sampah nan tertangani semakin berkurang.  

Pada 2023, timbulan sampah di Jakarta meningkat menjadi 3,14 juta ton, dari sebelumnya 3,11 juta ton pada 2022. Sedangkan jumlah sampah nan dikelola turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada 2023.  

Ali menyebut dirinya tidak heran rencana Heru Budi untuk mengkaji pembangunan proyek pulau sampah di Jakarta ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pertengahan Agustus lalu. Ali mendukung pendapat DPRD DKI Jakarta nan meminta Heru Budi konsentrasi dan serius mengatasi masalah sampah dengan program-program nan telah dibuat oleh Pemda DKI sebelumnya. 

Pada 15 Agustus sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan anggaran kajian pembangunan pulau sampah lantaran bakal didirikan dengan konsep pulau reklamasi. Sementara itu, kajian atas pulau reklamasi hingga sekarang disebut tetap tidak jelas.

Ali menilai program penanganan masalah sampah di DKI Jakarta nan dijalankan oleh Pj Gubernur Heru Budi tidak sesuai dengan praktik terbaik di kota-kota besar di dunia. Rencana ini disebut tak tepat jika dijalankan di Jakarta. 

Iklan

Sementara itu, Ali menyinggung Heru Budi nan tetap mendorong pembangunan akomodasi pabrik pengolah sampah dengan metode Refused-Derived Fuel (RDF) di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di Rorotan, Jakarta Utara. 

“RDF plant hanya cocok untuk kota mini dengan volume sampah terbatas, lantaran RDF hanya dapat mengolah sampah 30 persen,  sisanya menjadi residu nan kudu diolah kembali,” kata Doktor Universitas Indonesia (UI) ini. 

Dengan volume sampah nan besar hingga sekitar 8.000 ton per hari, menurut Ali, pemprov Jakarta perlu mengatasi timbulan sampah nan terus meningkat dengan teknologi incinerator atau pembakaran tuntas dan cepat. Langkah ini diklaim telah dijalankan di kota-kota  besar di bumi seperti di Jepang, Singapura, dan sejumlah negara maju lainnya.

“Dengan teknologi insenerator nan sekarang semakin maju dan dikategorikan lebih ramah lingkungan, sampah lenyap diurai dan diolah, apalagi bisa dikonversi menjadi daya listrik,” tutur Ali. 

Sebelumnya Heru Budi menyebut, buahpikiran pulau sampah tercetus lantaran keterbatasan lahan untuk pengelolaan dan proses akhir sampah di daratan Jabodetabek.

"Itu kan buahpikiran Pemda DKI untuk mencari tempat, tempat enggak bisa lagi di lahan daratan nan ada di Jakarta maupun di Jabodetabek, ya sama-sama memikirkan itu," ujar Heru di area Monas, Jakarta Pusat, pada pertengah Mei lalu.

Pilihan Editor: