Heru Budi Dinilai Berhasil Hadirkan Solusi Berkeadilan untuk Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dinilai sukses menghadirkan solusi berkeadilan dalam menghadapi keadaan nan menyangkut rencana hidup masyarakat Jakarta.

Diantaranya, penyelesaian masalah terhadap penduduk eks Kampung Susun Bayam (KSB), alias nan paling baru adalah ganti untung terhadap penduduk terdampak normalisasi kali Ciliwung.

"Pada prinsipnya ada win-win solution nan ditawarkan Heru di setiap problem. Tentu nan terbaik bagi penduduk dan meminimalisir persoalan baru di kemudian hari," kata Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute, Agustinus Tamtama Putera, Selasa (21/5).

Tidak hanya itu, solusi berkeadilan kata dia, juga disiapkan oleh Heru untuk kebutuhan primer masyarakat Jakarta. Seperti program sembako murah, pemerataan jasa air bersih, penyediaan kediaman terjangkau bagi penduduk berpenghasilan rendah, dan sebagainya.

"Bahkan di kebutuhan primer pun cukup berkeadilan. Sembako murah buat memenuhi kebutuhan pangan, kediaman terjangkau untuk bagian papan dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut, Tamtam mengatakan bahwa Heru Budi banyak mengambil kebijakan nan esensial untuk kebaikan masyarakat, meskipun kebijakan tersebut tidak populis, namalain tidak menguntungkan secara politik.

Padahal, kata Tamtam, kebanyakan kepala wilayah memilih mengambil kebijakan populis, walaupun tidak strategis. Namun, kebijakan Heru Budi tetap mementingkan masyarakat Jakarta.

"Karena, pertama memang tidak terlalu memperhatikan aspek politis, nan krusial kewenangan mendasar penduduk bisa terjamin. Ibarat minum obat, kebijakan seperti ini memang dampaknya tidak langsung, baru kemudian dirasakan manfaatnya nanti," ujarnya.

Tamtam mencontohkan kebijakan esensial nan tidak populis misalnya penertiban Nomor Induk Keluarga (NIK). Data kependudukan ini merupakan perihal mendasar nan kerap dipandang sebelah mata.

Namun, kata Tamtam, info NIK sejatinya merupakan syarat utama mewujudkan pemerataan dan keadilan. Misalnya problem bansos nan tidak tepat sasaran lantaran info kependudukan nan tidak sesuai.

Kemudian, pelayanan masyarakat tidak efektif lantaran terkendala NIK. Hal itu disebabkan lantaran orangnya sudah tidak ada dan lain sebagainya.

"Tetapi jika ngga di tertibkan dari sekarang, kapan lagi perbaikan itu bisa dimulai," ujarnya.

Dalam kesempatan ini dia menyampaikan bahwa Jakarta sedang memerlukan figur pemimpin nan memahami pembangunan berkelanjutan, juga mengerti gimana birokrasi bekerja dengan baik.

"Jakarta ke depan perlu seorang teknokrat, birokrat, bersikap tegas namun bisa berkawan dengan semua kalangan masyarakat. Jakarta sedang transisi menuju kota Global, maka krusial berbincang soal pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

(inh)