Heru Budi Klaim APBD Jakarta Paling Kecil Dibanding Daerah Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah wilayah lain kerap menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD Jakarta adalah nan terbesar. Padahal menurut dia, anggaran wilayah jejak ibu kota itu justru paling mini di antara daerah-daerah lain.

“Rekan-rekan wilayah menyatakan DKI APBD-nya terbesar nan saat ini kurang lebih Rp 82 sampai Rp 83 triliun. Kalau apple to apple bicara dengan Gubernur DKI Jakarta dengan gubernur lain masalah APBD, DKI adalah nan terkecil,” kata Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di area Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.

Heru Budi menjelaskan, banyak pejabat kurang memahami Jakarta merupakan wilayah unik nan otonomi daerahnya hanya ada di tingkat provinsi. Sedangkan di tataran kota, wali kota tak mempunyai APBD sendiri. Karena itu dalam perihal APBD, Heru Budi menyebut wilayah lain kudu menjumlahkan dengan APBD di level kabupaten/kota. “Gubernur DKI hanya punya APBD di provinsi dan memilki rakyat sampai dengan kelurahan. APBD (digunakan) sampai dengan kelurahan,” kata Heru Budi.

Hal ini berbeda dengan wilayah lain. Menurut Heru Budi, provinsi lain mempunyai APBD untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jika dijumlahkan, sejumlah wilayah memilki APBD hingga Rp 183 triliun. Sedangkan Jakarta hanya mempunyai Rp 84 triliun untuk mengurus kota nan kompleks dan infrastrukturnya komplet. “Maka dari itu kami memerlukan support kebijakan dari Menteri Investasi (Rosan Roeslani) untuk DKI bisa tumbuh terus membantu masyarakatnya tumbuh menjadi Kota Global,” kata dia.

Iklan

Merujuk situs jakarta.go.id, APBD Jakarta Tahun 2024 nan disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 ini menentukan besaran anggaran bagi Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 81,71 Triliun. Anggaran ini dialokasikan baik untuk urusan internal pemerintahan maupun membangun Jakarta melalui beragam kebijakan.

Anggaran itu digunakan untuk merealisasikan enam program prioritas pada 2024, ialah penanganan banjir, penanganan kemacetan, percepatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemuskinan, penanggulangan stunting, dan penguatan nilai demokrasi.

Pilihan editor: Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor