HUT ke-79 RI, Bambang Soesatyo Beberkan PR Indonesia: Keadilan, Kedaulatan Pangan, hingga Transisi Energi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan tetap banyak pekerjaan rumah namalain PR pemerintah di usia kemerdekaan Indonesia nan ke-79. Ia menuturkan, pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya diraskan  masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Sayup-sayup tetap kita dengarkan,  aspirasi rakyat nan menyuarakan kerinduan bakal kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan," ujar Bambang dalam sidang tahunan MPR, sidang berbareng DPR-DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jumat, 16 Agustus 2024. 

Menurutnya, masyarakat Indonesia mendambakan negara nan tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi dalam aspek moralitas dan integritas.Rakyat, kata dia, berambisi pemerintah menghadirkan kebijakan nan memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, rakyat nan berjuang melawan ketidakadilan dan kemiskinan.

"Rakyat mendambakan sistem norma dan pemerintahan nan betul-betul adil, inklusif, dimana setiap individu, golongan dan golongan, mendapatkan kesetaraan kewenangan dan kewajiban, tanpa diskriminasi," ucap Bambang.

PR lainnya, Bambang melanjutkan, adalah peningkatan populasi penduduk. Ia mengatakan perihal ini memerlukan daya dukung bahan pangan nan lebih besar. Namun di saat nan sama, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru tertekan. Ia menyinggung makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya gelombang (benih)penyakit dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.

Bambang pun mengatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan. "Bukan sekadar ketahanan pangan nan acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri."

Selain tantangan pangan, Bambang menuturkan keamanan siber di Indonesia tetap menjadi PR dan perlu ditingkatkan. Mengutip National Cyber Security Index, Bambang berujar Indonesia tetap menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam perihal keamanan siber. Ia menyinggung peretasan info nasional nan terjadi beberapa waktu lalu.

"Ini mengisyaratkan urgensi kesiapan lembaga pemerintah nan berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum," ujar Bambang.

Tantangan Indonesia lainnya menurut Bambang adalah tantangan di bagian energi. Hal ini seiring komitmen Indonesia menekan emisi gas rumah kaca secara berjenjang dengan mengurangi porsi penggunaan daya fosil dan beranjak pada daya baru dan terbarukan.

"Transisi daya ini merupakan pekerjaan besar, nan memerlukan investasi sangat besar, dan tidak bakal tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun," ujar Bambang.

Pilihan Editor: Bulog Kembali Salurkan Bantuan Beras 10 Kilogram, Alasannya untuk Kendalikan Inflasi