Hutama Karya Minta Tambahan PMN Rp1 Triliun untuk Pembangunan Tol Trans Sumatera

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun. Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, mengatakan anggaran dari persediaan investasi tersebut bakal dialokasikan untuk pembangunan jalan tol ruas Palembang-Betung.

Budi mengatakan urgensi dari penambahan PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam rangka melanjutkan penyelenggaraan percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

“Untuk melanjutkan pengusahaan ruas jalan tol Palembang-Betung dan meningkatkan konektivitas jalan tol Trans Sumatera dari Bakaheuni hingga Jambi,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Senayan, Selasa, 2 Juli 2024.

Selain meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, penambahan PMN juga diyakini dapat meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2024, pembangunanan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.854 kilometer dibagi menjadi empat tahap. Untuk tahap 1 sampai saat ini terdapat 9 ruas jalan dan telah beraksi secara penuh, sisanya sebagian bakal beraksi dan sedang konstruksi, ditargetkan selesai pada tahun ini.

Iklan

Tahap dua nan menghubungkan Palembang dan Pekanbaru, sementara tahap tiga merupakan ruas berkepanjangan dan bakal menghubungkan Pekanbaru hingga Aceh.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Mei 2024, pemerintah telah menyalurkan Rp18 Triliun kepada PT Hutama Karya. Badan Usaha Milik Negara tersebut menerima suntikan biaya terbesar dari total realisasi pembiayaan investasi saat ini.

Bendahara negara mengatakan PMN tersebut digunakan untuk membangun jalan tol Sumatera tahap 1 dan 2 terutama untuk ruas Kayu Agung-Palembang-Betung. Sri Mulyani berambisi Direksi Hutama Karya menjelaskan kepada masyarakat mengenai anggaran ini. “Agar masyarakat memahami bahwa pembangunan jalan tol digunakan dari biaya pajak dan beragam penerimaan APBN,” ujarnya dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Pilihan Editor: Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup