ICMI Ungkap Prediksi Soal Kelompok 'Penguasa' Politik Indonesia Kelak

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Arif Satria mengungkap sistem politik Indonesia perlu dievaluasi total agar tak jadi monopoli pihak yang punya modal besar.

"Menurut saya, setelah memandang secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan kudu ada pertimbangan total untuk memperbaikinya," kata dia, dalam keterangannya, Sabtu (6/7), melansir Antara.

Gagasan ini disampaikan Arif, nan juga merupakan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), pada obrolan politik bertema 'Pilkada 2024 dan masa depan kerakyatan lokal' di Jakarta, Jumat (5/7).

Dia memandang penyelenggaraan kerakyatan Indonesia semakin mahal. Kondisi ini berujung pada praktik politik nan semakin kurang inklusif. Menurut dia, sistem politik Indonesia saat ini semakin bias hanya untuk mereka nan berharta| lantaran kerakyatan nan semakin mahal.

Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini semakin menjauh dari high politics.

"Bahkan pemilihan legislatif menjadi arena jor-joran politik uang," ujar Arif.

Melihat kondisi tersebut, Arif mengkhawatirkan bakal terjadi pergeseran budaya politik nan condong materialistis dan hanya berpihak kepada politisi dengan support modal finansial besar.

"Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini bakal terbentuk budaya politik nan condong materialistis. Hanya mereka dengan modal besar alias didukung penanammodal bermodal besar nan dapat eksis dalam perpolitikan," katanya.

Arif mengatakan keadaan demikian jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa nan semestinya politik adalah perangkat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

Solusi atas keadaan itu adalah melakukan pertimbangan total sistem politik Indonesia agar bangsa Indonesia kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia.

"Politik adalah lembaga untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia," tandasnya.

(Antara/arh)