IESR Minta Bahlil Dorong Transisi Energi hingga Pensiun Dini PLTU

TEMPO.CO, Jakarta -Institute Essential for Services Reform (IESR) berambisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Bahlil Lahadalia berkomitmen mendorong transisi daya menuju net zero emission pada 2060 alias lebih awal. IESR berambisi Bahlil bisa mencapai sasaran daya terbarukan 23 persen pada 2025 di tengah masa jabatannya sebagai Menteri ESDM di era Jokowi tersisa dua bulan lagi.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa merinci tugas krusial nan perlu Bahlil tuntaskan, ialah penerapan peta jalan pengakhiran operasi PLTU nan diamanatkan dalam Perpres Nomor 112/2022. Peta jalan nan disusun Kementerian ESDM itu memberikan kepastian norma bagi PT PLN (Persero) untuk melaksanakan pensiun awal PLTU. “Kajian IESR menunjukkan seluruh PLTU kudu dihentikan secara berjenjang sebelum 2045," tutur Febby dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 19 Agustus 2024.

Ia melanjutkan, 80 persen PLTU kudu dihentikan sebelum 2040 agar selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan dunia sebesar 1,5 derajat celcius sesuai Persetujuan Paris. Langkah ini menurutnya diklaim mempercepat penetrasi daya terbarukan hingga 40 persen dalam bauran daya primer di 2030.

Selain itu, IESR juga mengingatkan pentingnya percepatan pemanfaatan daya terbarukan untuk mencapai 23 persen di  2025. Namun, Fabby menyebut bauran daya terbarukan hanya sekitar 13,09 persen pada 2023 dan tetap jauh dari sasaran di tahun 2025.

Oleh lantaran itu, Fabby mengatakan transisi daya Indonesia memerlukan kepemimpinan nan kuat, dari Presiden hingga Menteri ESDM untuk mengorkestrasikan daya terbarukan nan tinggi. Dengan masa kepemimpinan di ESDM nan tinggal dua bulan, Fabby mengatakan Bahlil perlu memastikan PLN berkomitmen meningkatkan kapabilitas daya terbarukan dalam RUPTL 2024 dan mendorong power wheeling masuk draf RUU EBT sebagai salah satu strategi.

Pemerintah juga menurutnya perlu meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN untuk berinvestasi pada daya terbarukan. Selain itu, juga kudu bisa menyelesaikan pembahasan RPP Kebijakan Energi Nasional tanpa menurunkan sasaran bauran daya terbarukan dan memastikan sasaran nan selaras dengan Paris Agreement.

Tak hanya itu, IESR meminta Bahlil Lahadalia bisa memastikan penerapan kemitraan transisi daya nan adil. Serta bisa memberi prioritas pada penyiapan daftar proyek daya terbarukan nan layak didanai. Selain itu, dia berambisi Bahlil bisa mereformasi kebijakan-kebijakan nan selama ini menghalangi investasi daya terbarukan.

Iklan

Fabby mengatakan Bahlil perlu menjamin pemerintah Indonesia tidak bakal mundur dari komitmen transisi daya untuk menjaga kepercayaan negara-negara mitra mendukung transisi energi. “Implementasi JETP memerlukan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oleh lantaran itu, Menteri ESDM nan baru perlu menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan bahwa support dari mitra internasional tetap solid dalam mendorong transisi daya di Indonesia,” kata Fabby.

Fabby menilai di bawah kepemimpinan Arifin Tasrif, Kementerian ESDM sudah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mendorong pengembangan daya terbarukan dan meletakkan fondasi bagi transisi daya di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres ini juga mengatur strategi percepatan pengakhiran masa operasional PLTU.

Fabby mengatakan selama menjabat sebagai Menteri ESDM, Arifin telah berupaya mendorong transisi daya dengan menetapkan sasaran net-zero emission di 2060 alias lebih awal. Arifin juga mendorong percepatan daya terbarukan melalui pengaturan mengenai PLTS genting dan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTS genting 3,6 GW di 2025. Selain itu, Arifin juga sudah mengimplementasikan kebijakan kendaraan listrik, pengakhiran operasi PLTU, dan meletakan fondasi bagi penerapan Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Walaupun daya terbarukan tidak bertumbuh sesuai dengan ekspektasi, keputusan Arifin Tasrif untuk mengakhiri pembangunan PLTU baru oleh PLN, memberikan landasan nan kuat untuk peningkatan penetrasi daya terbarukan, seiring dengan mulai meningkatnya permintaan listrik kembali ke periode sebelum pandemi,” kata Fabby.

Pilihan editor: Faisal Basri Kritik Kenaikan PPN 12 Persen: nan Dirugikan Rakyat Kecil