Istana soal Aturan Devisa Hasil Ekspor: Hasilnya Belum Cukup Menggembirakan

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, 12 Oktober 2025. Salah satu nan dibahas pertimbangan peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

“Tadi ada beberapa perihal nan dibahas secara khusus," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo seperti dikutip Antara.

"Salah satunya mengenai sistem finansial dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) nan kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE),” kata Prasetyo.

Prabowo pada Februari 2025 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 nan mewajibkan seluruh eksportir menyimpan biaya devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.

“Tadi membahas untuk melakukan pertimbangan sejauh mana efektivitas dan akibat terhadap diberlakukannya DHE. Dari nan kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,“ ujar Prasetyo.

Saat ditanya apakah tetap ada celah dalam PP nan telah terbit sehingga memungkinkan para pengusaha tak menempatkan biaya devisa hasil ekspornya di dalam negeri, Prasetyo menjawab terdapat beberapa celah nan menjadi bahan evaluasi.

“Ya tetap ada beberapa (celah) nan memungkinkan devisa kita belum seoptimal nan kita harapkan, makanya itu nan diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata Prasetyo.

Dalam pidato Presiden Prabowo saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Februari 2025, menargetkan devisa Indonesia dalam setahun ke depan menyentuh minimal US$ 100 miliar setelah ada kebijakan mengenai penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank-bank dalam negeri.

Rapat terbatas di Kertanegara Minggu malam berjalan selama kurang lebih tiga jam. Persamuhan tersebut dihadiri di antaranya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.