Janji Menteri AHY Menjelang Lengser: Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, Berantas Mafia Tanah

TEMPO.CO, Jakarta - TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono berjanji menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, dan pemberantasan mafia tanah, di sisa akhir masa jabatan. 

Menurut AHY, saat ini sudah ada lebih dari 117 juta bagian tanah  yang sudah terdaftar dalam PTSL. Kementeriannya menargetkan 120 juta bagian tanah hingga akhir tahun ini.

"Untuk bagian reforma agraria, baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat bakal kita kawal," kata AHY dalam sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat, 13 September 2024, dikutip dari keterangan resmi Kementerian ATR. Namun, dia tidak merinci realisasi program tersebut. Adapun dalam visi Nawacita, Presiden Jokowi menargetkan 9 juta  hektare tanah reforma agraria.

Selanjutnya,  perkara mafia tanah, AHY berjanji bakal terus menberantas kejahatan pertanahan tersebut. Ia berambisi pemberantasan mafia tanah bisa memberi kepastian norma bagi penanammodal nan bakal menanamkan modal di Indonesia. "Meemberi keadilan bagi masyarakat juga jadi perihal utama  lantaran banyak masyarakat nan tidak berdaya, masyarakat rentan, lemah, nan hak-haknya diserobot begitu saja," kata dia. 

AHY resmi menjabat sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) usai dilantik Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY meneruskan kerja Menteri ATR sebelumnya, Hadi Tjahjanto, nan sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pengangkatan AHY sebagai Menteri ATR sempat menuai sorotan. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai langkah Jokowi memilih AHY sebagai Menteri ATR seperti sekadar bagi-bagi jabatan. Menurutnya, Jokowi tidak serius mencari solusi untuk menyelesaikan PR besar masalah agraria. Sebab, AHY tidak mempunyai latar belakang nan bersenttuhan dengan sektor agraria.

"Kami sangat menyayangkan sikap Jokowi nan lebih memilih bagi-bagi kedudukan daripada konsentrasi pada percepatan 9 juta hektar reforma agrarian sesuai janji politiknya dalam Nawacita," kata Dewi melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Februari 2024.

Alih-alih program PTSL ataupun pemberantasan mafia tanah, reforma agraria dan penyelesaian bentrok agraria menjadi dua perihal nan disorot KPA. Dewi mengatakan, salah satu mandeknya realisasi reforma agraria disebabkan keahlian jelek Tim Nasional Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Kegagalan reforma agraria pun menyebabkan persoalan agraria menumpuk selama pemerintahan Jokowi. 

Februari lalu, KPA mencatat, ada 2.939 letusan bentrok agraria di beragam sektor dengan luas 6,3 juta hektar, selamam 9 tahun pemerintahan Jokowi. Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta family di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.442 rakyat nan ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak dan 72 tewas di wilayah bentrok agraria.

Sultan Abdurrahman dan Defara Dhanya berkontribusi dalam penulisan tulisan ini

Pilihan Editor: Naik Rp 10 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.439.000