TEMPO.CO, Jakarta - Tim ahli ekonomi Bank Mandiri menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi masalah serius dalam dua tahun terakhir. Dalam periode 2022-2024, nomor PHK meningkat dan didominasi dari pekerja di Pulau Jawa.
Department Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dendi Ramdani mengatakan jika kondisi ini biarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal terganggu.
“Nanti bakal menjadi halangan besar untuk ekonomi tumbuh tinggi,” kata Dendi dalam Mandiri Macro and Market Brief Road to Mandiri Investment Forum 2025 secara daring pada Rabu, 20 November 2024.
Dendi mengatakan info Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan peningkatan PHK selama tiga tahun terakhir terjadi tren peningkatan. Di Januari-Oktober 2022 terjadi 11 ribu PHK, pada Januari-Oktober 2023 terjadi 45 ribu PHK, dan periode nan sama 2024 ada 64 PHK.
Dari jumlah itu, pekerja di Pulau Jawa mencatatkan 51 ribu di-PHK pada periode Januari-Oktober 2024. “Ini perlu menjadi perhatian,” kata dia.
Sementara itu, tim ahli ekonomi Bank Mandiri memprediksi ekonomi Indonesia bakal tumbuh di posisi 5 hingga 5,05 persen hingga akhir 2024. Kondisi ini dinilai bakal menjadi pondasi krusial bagi keberlanjutan ekonomi di masa mendatang.
“Stabilitas ekonomi nan terjaga menjadi pondasi krusial bagi keberlanjutan pertumbuhan di masa mendatang,” kata Chief Ekonomist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam kesempatan nan sama.
Dia menyebut menjelang akhir tahun, ekonomi dunia terjadi beragam volatilitas dan dinamika kompleks. Kendati demikian, ekonomi Indonesia bakal tetap tumbuh dengan support stabilitas makroekonomi dan penguatan di beragam sektor.
“Kami optimistis Indonesia bisa menghadapi tantangan dunia dengan baik dan melanjutkan tren pertumbuhan positif nan mendukung pembangunan jangka panjang," kata Andry.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan prioritas kerja di awal pemerintahan adalah perbaikan ekonomi. Dia menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan pers di Rio de Janeiro, Brasil, pada Ahad, 17 November 2024, usai pertemuan dengan berjumpa dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.