Jegal Kaesang di Pilgub Jateng, Warga Karanganyar Ajukan Gugatan ke MK

Solo, CNN Indonesia --

Seorang penduduk Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Sigit Sudibyanto turut mengusulkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal nan diujimaterikan tersebut mengatur pemisah usia minimal calon kepala daerah.

Sigit mengakui uji materi tersebut dia layangkan untuk menjegal pencalonan anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah.

Sigit nan sehari-hari berkantor di Solo itu mengatakan dia berkeinginan maju di Pilgub Jawa Tengah. Ia menginginkan agar pemisah usia minimal ditetapkan 30 tahun terhitung sejak mendaftar sebagai bakal calon Gubernur alias Wakil Gubernur ke KPU.

"Saya menginginkan 30 tahun itu dimaknai pada saat pendaftaran sehingga Mas Kaesang tidak bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah," kata Sigit saat ditemui di salah satu restoran di Solo, Senin (15/7).

Pada 25 Desember 2024 mendatang, Kaesang genap berumur 30 tahun. Sesuai patokan nan bertindak saat ini, pemisah usia calon gubernur dan wakil gubernur ialah 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Jika permohonan Sigit dikabulkan, batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun saat pendaftaran. Sesuai agenda dan tahapan Pilkada, pendaftaran terakhir bakal calon ditetapkan KPU pada 29 Agustus 2024.

"Sudah pasti Mas Kaesang belum berumur 30 tahun [saat tenggat waktu pendaftaran]," kata Sigit.

Sigit blak-blakan mengatakan tak mau berhadapan dengan anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia pun meyakini jika menjadi peserta Pilkada serentak 2024, Kaesang diduga bakal mendapatkan perlakuan khusus.

"Kita sudah lihat sendiri dulu Mas Gibran [Gibran Rakabuming Raka, kakak dari Kaesang] seperti apa. Pasti Mas Kaesang diberi privilege nan sama," kata Sigit.

Saat ini berkas permohonan uji materi telah diajukan secara daring pada Senin (15/7). Berkas tersebut telah diterima MK dengan Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor: 86/PAN.ONLINE/2024.

Tak hanya Sigit, permohonan uji materi atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga dilayangkan ke MK oleh seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Arkaan Wahyu Re A. Keduanya menunjuk Arif Sahudi sebagai kuasa hukum.

Arkan sendiri adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Berbeda dengan Sigit, Arkaan memohon agar bunyi huruf (e) pasal 7 ayat 2 UU Pilkada ditambah agar lebih jelas sejak kapan pemisah usia tersebut ditetapkan.

"Mas Arkan menginginkan agar dihitung sejak penetapan calon oleh KPU. Jadi setelah mendaftar, berkas lengkap, kan ditetapkan sebagai pasangan calon," kata Arif.

Arif mengatakan Arkan mengusulkan permohonan uji materi tersebut lantaran menginginkan agar Kaesang maju sebagai Calon Wali Kota Solo, bukan calon gubernur di Jakarta maupun Jawa Tengah. Adanya hubungan family antara Kaesang dengan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat memuluskan pembangunan di Solo.

"Harapannya Solo itu tetap menjadi prioritas. Kalau sekarang pak Jokowi jadi presiden, dilanjutkan Mas Gibran sebagai Wapres. Harapannya kelak Walikotanya Pak Kaesang sehingga kelak program melangkah tidak terputus," kata Arif.

"Kan beda jika Wali Kotanya tidak ada jalur ke atas," lanjutnya.

Arif menambahkan pihaknya menginginkan permohonan mereka dipercepat.

"Saya mewakili Mas Arkan dan Mas Sigit, menginginkan sidang ini dipercepat sebagaimana MA mempercepat permohonan uji materi atas PKPU nan diajukan oleh Partai Garuda," kata Arif.

(syd/kid)

[Gambas:Video CNN]