TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani termasuk di antara tokoh nan diundang Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ditawari kedudukan menteri dalam pemerintahan mendatang. Sri Mulyani datang ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam, 14 Oktober 2024. Ia tiba pada pukul 19.31.
Sebelumnya, Prabowo Subianto memanggil 49 calon menteri untuk datang ke kediamannya Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, nyaris separuh di antaranya adalah menteri maupun pejabat kementerian di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu tapi finalisasinya hari ini,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024, dikutip Antara.
Lantas, apa saja hasil pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo di Kertanegara?
Sri Mulyani Indrawati mengaku diminta oleh Prabowo Subianto untuk menjadi bendaharawan negara kembali. Pengakuan itu disampaikannya usai menemui Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam, 14 Oktober 2024.
“Jadi kita obrolan cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau. Dan oleh lantaran itu, pada saat menyusun kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi menteri finansial kembali,” kata Sri Mulyani kepada awak pers.
Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Sri Mulyani menyebut mendapatkan beberapa pesan, khususnya mengenai prioritas-prioritas pemerintahan ke depan. Beberapa perihal nan dibahas di antaranya adalah anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN), penguatan Kemenkeu, shopping negara, serta pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak.
“Beliau sangat perhatian gimana akibat APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau,” ucap Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pendapatan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.005,1 triliun, nan didukung oleh penerimaan pajak sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,6 triliun.
“Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus lebih dari Rp 3.000 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, nan dikutip dari laman resmi Kemenkeu.
Saat ditanya apakah dia menerima permintaan Prabowo untuk jadi Menkeu lagi, Sri Mulyani tak menjawabnya secara gamblang. Namun, dia mengatakan siap membantu pemerintahan Prabowo ke depannya.
"Tadi kami membicarakan langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan untuk bisa mendukung program-program beliau," ujarnya.
Selain Sri Mulyani, terdapat beberapa nama menteri era Jokowi nan juga datang menemui Prabowo. Mereka di antaranya Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, hingga menteri nan dipercaya jadi tangan kanan Jokowi, Pratikno.
Sri Mulyani sendiri sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak kabinet. Ia dipilih menggantikan Jusuf Anwar pada 5 Desember 2005. Ia kemudian mundur sebagai Menkeu lantaran ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia pada Mei 2010.
Pada Juli 2016, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air dan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi (2019-2024), dia kembali didapuk sebagai bendaharawan negara. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006.
KHUMAR MAHENDRA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | MELYNDA DWI PUSPITA | NANDITO PUTRA
Pilihan editor: Ekonom Sarankan Sri Mulyani Hapus Insentif Pajak untuk Penghiliran Nikel