Jokowi Mengaku Belum Tahu Soal Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK yang Terdapat di RAPBN 2025, Kok Bisa?

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pengenaan subsidi tiket KRL berbasis NIK muncul dari pemberitaan nan mengutip info dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Data ini diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Dalam arsip tersebut, alokasi anggaran subsidi public service obligation (PSO) untuk kereta api sebesar Rp4,79 triliun ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan penemuan jasa kelas ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan nan direncanakan adalah mengubah sistem pemberian subsidi pada tahun depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menjelaskan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum bakal segera diterapkan. "Untuk memastikan skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami tetap dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait. Nantinya, skema ini bakal diterapkan secara bertahap, dan bakal ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkan," ujar Risal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga bakal mengadakan obrolan publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif nan bakal diterapkan tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek. "Diskusi publik ini bakal dilaksanakan setelah skema tarif selesai dibahas secara internal, sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," tambahnya.

Jokowi Tidak Tahu Persoalan Ini, Kok Bisa?

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa belum ada rapat mengenai rencana penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK pada tahun 2025. "Saya belum tahu lantaran belum ada rapat mengenai perihal itu," ujar Jokowi pada 30 Agustus 2024.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah rencana subsidi tiket KRL berbasis NIK bakal dibahas dalam rapat, Jokowi kembali mengaku belum mengetahuinya. Ia menyebut bahwa dirinya belum memahami kondisi lapangan nan sebenarnya nan memunculkan rencana tersebut. "Saya belum tahu, saya belum mengetahui gimana situasi di lapangan mengenai penerapan tiket KRL berbasis NIK," kata Jokowi.

Oleh lantaran itu, dia menyatakan tidak mempunyai info mengenai perihal tersebut. "Saya tidak tahu, lantaran belum ada rapat mengenai perihal itu," kata Jokowi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat, 30 Agustus 2024. Kepala Negara juga mengakui belum mengetahui situasi di lapangan mengenai rencana ini. "Belum tahu, saya belum tahu gimana kondisi di lapangan," ujarnya.

Iklan

Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan subsidi KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) nan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rencana tersebut terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias RAPBN 2025 nan diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dilaporkan oleh Antara pada Kamis, 29 Agustus 2024, arsip tersebut memuat anggaran shopping subsidi PSO kereta api, nan bermaksud untuk mendukung peningkatan kualitas dan penemuan jasa kelas ekonomi bagi pikulan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, serta memastikan bahwa subsidi pikulan umum lebih tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan bahwa rencana subsidi KRL berbasis NIK tetap dalam tahap pembahasan, sehingga belum dapat dipastikan kapan rencana tersebut bakal diterapkan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA  | YUDONO YANUAR | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Rencana Penerapan Tiket KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Belum Tahu