Jokowi Minta Bahlil Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera merampungkan negosiasi penambahan 10 persen saham PT Freeport. Jokowi mengatakan saat ini proses perundingan tetap terus dilakukan. 

"Saya minta memang secepatnya kudu di-clear-kan, lantaran smelternya juga sudah jadi. Dan ini adalah milik Indonesia," kata Jokowi usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin, 23 September, dikutip dari rekaman nan diterima Tempo.

Jokowi mengatakan proses negosiasi tidak mudah. Sama halnya saat Indonesia mengambil 51 persen saham kebanyakan PT Freeport Indonesia pada 2018. “Itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan, tahunan, alot. Bukan perihal nan gampang. Dan saat itu memang banyak nan sudah pesimistis, tapi saya (saat itu) optimistis," jelasnya.

Dalam kesempatan nan sama, Kepala Negara mengatakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia tetap diproses oleh Bahlil. Kontrak nan bakal selesai pada 2041 bakal diperpanjang 20 tahun, hingga 2061.

“Tadi juga ditanyakan oleh Freeport, tapi tetap diproses di ESDM,” kata Jokowi. Pada Senin sore, Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport di Gresik. Chairman Freeport-McMoran Richard C. Adkerson, President & Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas turut hadir.

Iklan

Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga nan dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.

Sebelumnya, Bahlil menyatakan negosiasi perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia sudah nyaris rampung. Namun, kata Bahlil, pihak Freeport sendiri tetap lambat dalam menyiapkan syarat-syarat nan dibutuhkan.

Mantan Menteri Investasi ini menegaskan salah satu hambatan utama dalam proses ini adalah Freeport belum sepenuhnya menyelesaikan beragam persyaratan nan telah ditetapkan. Negosiasi antara Freeport dan BUMN juga tetap berjalan dan belum mencapai titik final. "Lambat dalam menyiapkan beragam syarat nan menjadi negosiasi, termasuk negosiasi dengan BUMN belum selesai," ucap Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Tempo belum bisa menghubungi PT Freeport Indonesia mengenai program negosiasi perpanjangan IUPK dan divestasi 10 persen sahamnya.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Kementerian Keuangan Akan Gelar Lomba Baca dan Analisa APBN dan APBD