Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN Buntut Peretasan

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) buntut peretasan nan berlarut.

"Nanti kita bakal mengaudit, disuruh audit tata kelolaPDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai mengikuti rapat internal terbatas berbareng Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6).

Yusuf mengatakan sebagai tindak lanjut, BPKP bakal mendalami tata kelola dan finansial PDN. Sebab menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan akibat dari kebocoran info PDN.

Yusuf belum bisa mengkonfirmasi berapa lembaga nan terdampak. Namun dia menyebut selama ini PDN belum pernah diaudit. Di sisi lain, Yusuf tidak menjelaskan lebih lanjut kapan sasaran audit selesai.

"Secepatnya. The sooner, the better. Ikan sepat, ikan gabus," ujar Yusuf.

Sebelumnya, PDN lumpuh lantaran diserang peretas. Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat info nan berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik BSSN nan dinilai abai hingga terjadi peretasan PDN.

Hasanuddin menganggap itu sebagai kegoblokan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran info sering terjadi selama bertahun-tahun.

(khr/isn)

[Gambas:Video CNN]