Jokowi soal Beri Konsesi Tambang: Bukan Ormas Tapi Badan Usahanya

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo menjelaskan patokan tentang ormas keagamaan boleh mengelola konsesi tambang lewat publikasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Jokowi mengatakan izin bukan diberikan untuk ormas keagamaan. Pemerintah bakal memberikan izin itu ke badan-badan upaya milik ormas keagamaan.

"Jadi, badan usahanya nan diberikan, bukan ormasnya," kata Jokowi di Istana Merdeka Nusantara, Jakarta, Rabu (5/6).

Selain itu, pemerintah tidak serta-merta memberikan izin pengelolaan tambang ke ormas keagamaan. Jokowi menyebut bakal ada penerapan patokan ketat.

"Persyaratannya juga sangat ketat, baik itu diberikan kepada koperasi nan ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada 30 Mei 2024.

Aturan itu memberi kesempatan bagi ormas keagamaan untuk mempunyai wilayah izin upaya pertambangan unik (WIUPK). Mereka mendapatkan prioritas penawaran dari pemerintah untuk mengelola tambang.

Aturan itu ditanggapi beragam oleh beragam golongan masyarakat. Direktur Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin menolak kebijakan itu lantaran cemas justru menimbulkan pertikaian di masyarakat.

"Saya berambisi sekali agar ormas Islam, Kristen, Budha, Hindu dan agama-agama lainnya menolak tawaran pemerintah untuk mengusulkan IUP dan berbisnis tambang. Ditambah lagi langkah ini seperti upaya pemerintah untuk membenturkan antara masyarakat korban tambang dengan ormas keagamaan," ucap Amin melalui keterangan tertulis, Selasa (4/6).

(dhf/bmw)

[Gambas:Video CNN]