Kades se-Jateng Digrebek, PDIP Akui Pernah Laporkan ke Bawaslu

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengaku sebagai salah satu pihak nan sempat melaporkan adanya dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung suatu kandidat tertentu di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Hal ini dia sampaikan merespons kejadian penyergapan Bawaslu terhadap para kades nan diduga memobilisasi support untuk kandidat cagub tertentu di Jawa Tengah baru-baru ini.

"Tentu kami PDI Perjuangan sangat mendukung [penggrebekan] tersebut. Apalagi kami PDI Perjuangan, salah satu pihak nan melapor ke Bawaslu atas dugaan-dugaan pelanggaran kampanye Pilgub di Jawa Tengah," kata Ronny, Jumat (25/10).

Ronny menyambut positif tindakan Bawaslu melakukan penggrebekan terhadap dugaan upaya mobilisasi kades tersebut. Ia berambisi upaya ini dapat membawa Pilgub Jawa Tengah bisa melangkah dengan prinsip jujur dan adil.

Meksi demikian, dia meminta kepada Bawaslu untuk terus bekerja dan mengawasi kerja perangkat pemerintahan termasuk perangkat desa agar tetap netral pada pilgub Jateng ini.

"Apalagi tim kami di Boyolali, misalnya, melaporkan dugaan pelanggaran perangkat di Pilkada Boyolali, Jateng," ungkap Ronny.

Ronny mengatakan PDIP terus berkoordinasi dengan Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran kampanye pilkada di Jateng. Terlebih, dia mengungkit Bawaslu Provinsi Jateng sempat melayangkan rekomendasi kepada delapan bupati dan wali kota lantaran dugaan perangkat desa dan ASN melanggar prinsip netralitas dalam proses pilkada Jateng.

"Kami ingatkan kepada ASN dan perangkat desa nan terbukti melanggar netralitas di pilkada, maka ada hukuman pidana nan menanti," kata dia.

Sebelumnya Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Para kades diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Kejadian itu bermulai dari info ada mobilisasi kepala desa dari beragam wilayah di Jateng untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng. Bawaslu Semarang menerjunkan 11 orang untuk mengecek letak pada Rabu (23/10).

Para kepala desa itu mengaku bagian dari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Bawaslu turuti mewawancarai beberapa peserta. Kemudian Bawaslu menemukan para kades tak hanya berasal dari Semarang. Setiap desa pun tak hanya diwakili kepala desa, tetapi juga sekretaris desa.

(rzr/ugo)

[Gambas:Video CNN]