Kaesang Bantah Dilarang Jokowi ke Pilgub DKI: Itu Kan Versi Pak Zulhas

Sedang Trending 3 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Jumat, 07 Jun 2024 16:45 WIB

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tak percaya dengan ucapan Zulkifli Hasan. Ia menilai larangan dari bapaknya, Joko Widodo, soal Pilgub Jakarta hanya jenis Zulhas. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meragukan pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang maju Pilkada DKI Jakarta 2024. (CNN Indonesia/ Farid)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meragukan pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang maju Pilkada DKI Jakarta 2024.

Kaesang tak percaya dengan ucapan Zulhas. Ia menilai larangan dari bapaknya itu hanya jenis Zulhas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kan ceritanya Pak Zulhas kan? Sudah dengar jenis cerita saya belum?" kata Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (7/6).

Lalu awak media massa serempak bertanya tentang cerita jenis Kaesang. Alih-alih menjawab, Kaesang justru meninggalkan sesi wawancara sembari tertawa.

"Rahasia, sudah ya," ucap Kaesang berlari meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, Kaesang masuk bursa Pilgub DKI Jakarta 2024. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sempat mengunggah foto Kaesang sebagai calon wakil gubernur.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku sudah bicara dengan Presiden Jokowi-ayah Kaesang-terkait Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya, Jokowi tak setuju jika Kaesang maju.

"Tadi saya tanya sama Bapak barusan lenyap rapat, 'Pak gimana jika Kaesang maju Wagub Jakarta?', 'Waduh' gitu, 'jangan Pak Zul' katanya," ujar Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta pada Senin (3/6).

Peluang Kaesang maju dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta terbuka lebar setelah Mahkamah Agung (MA) mengubah syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati, wali kota dan para wakilnya.

Dari semula berumur minimal 30 tahun untuk cagub dan cawagub saat pendaftaran menjadi saat pelantikan. Putusan MA itu mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya PDIP.

(dhf/fra)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional