Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

TEMPO.CO, Jakarta - Ledakan pabrik smelter nikel kembali terjadi di Indonesia. Teranyar kasus meledaknya pabrik smelter dialami oleh PT Kalimantan Ferro Industry di Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur. Warga setempat mengatakan ledakan pabrik itu terjadi dua kali pada 16 dan 17 Mei 2024.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai bahwa berulangnya kasus pabrik smelter nan meledak di Indonesia dikarenakan adanya pembiaran dari pemerintah soal regulasi. Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun penanammodal asing nan masuk ke Tanah Air.

"Saya menduga bahwa pemerintah itu lebih mengutamakan investasi di bagian smelter dibanding sistem keamanan dari (pabrik) smelter," katanya saat dihubungi, Minggu, 19 Mei 2024.

Terlebih setelah Presiden Joko Widodo namalain Jokowi melarang ekspor bijih nikel nan kudu di-smelter-kan di Indonesia, sehingga menarik banyak penanammodal asing untuk masuk dan membuka pabrik di Tanah Air. "Apalagi pemerintah punya program smelterisasi, nan krusial ada penanammodal masuk. Enggak peduli alias abai terhadap sistem keamanan," ucap Fahmy.

Selain itu, menurut dia, rentetan kasus meledaknya pabrik smelter di Indonesia dikarenakan belum diterapkannya standar keamanan nan tinggi bertaraf internasional. Sebab, standar internasional nan dipakai oleh sejumlah negara maju untuk pabrik smelter merujuk pada zero accident.

"Kalau pakai standar internasional nan menetapkan zero accident, mestinya enggak ada kecelakaan alias meledak," ujarnya. Namun, pemerintah dinilai abai dalam urusan pengetatan standar keamanan bagi pengusaha pabrik smelter nan masuk ke Indonesia.

Iklan

Mayoritas pabrik smelter nan dimiliki oleh pengusaha ataupun penanammodal dari Cina disebut memanfaatkan abainya pemerintah Indonesia di segi standar keamanan. Dengan begitu, katanya, para penanammodal asing itu bisa masuk dan beraksi ke Indonesia dengan membawa standar keamanan nan rendah dan ecek-ecek.

"Bagi penanammodal ya, nggak perlu bawa standar sistem nan tinggi. Itu kan mahal, butuh biaya tambahan," ucapnya. Maka dari itu, dia menyatakan bahwa antisipasi meledaknya pabrik smelter di Indonesia ini berjuntai pada pemerintah.

Apabila pemerintah Indonesia mau mencegah terjadinya kasus ledakan pabrik smelter nikel, dia mengatakan bahwa pemerintah kudu berani dan mempunyai komitmen. "Kalau penanammodal enggak bisa membuktikan standar keamanannya itu bagus, maka jangan diizinkan," ucapnya.

Pilihan Editor: Anggota Dewan Heran Pabrik Smelter Nikel PT KFI Hanya Berjarak 21 Meter ke Permukiman Warga, Kok, Bisa Dapat Izin?