Keberlanjutan Bansos dan PKH, Jurus Pemerintah untuk Kelompok Rentan

Jakarta, CNN Indonesia --

Minggu sore, 20 Oktober 2024 lalu, Joko Widodo berbareng Iriana menjejakkan kakinya di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Menumpang pesawat Boeing B737 A7309 milik TNI Angkatan Udara, keduanya pulang ke kampung halaman, kembali menjadi penduduk sipil setelah 10 tahun memimpin negeri.

Kepulangan Jokowi dan Iriana disambut bak pahlawan oleh masyarakat nan memadati jalanan Surakarta. Perjalanan Jokowi dan Iriana dari Bandara Adi Soemarmo ke kediamannya di Sumber Banjarsari menggunakan Maung, kendaraan taktis buatan PT Pindad.

Salah seorang penduduk Sumarno (40) asal Boyolali, sengaja datang ke Bandara Adi Soemarmo untuk menyambut kepulangan Jokowi. Bersama keluarganya, mereka menunggu sejak pukul 14.30 WIB.

"Dapat kaus dari pak Jokowi, ini dapat dua kaus. Saya sama istri dan anak saya," kata Sumarno kepada detikJateng, Minggu (20/10).

Sumarno rela menunggu berjam-jam ini lantaran menilai, selama 10 tahun Jokowi telah membawa banyak perkembangan dan kemajuan bagi Indonesia. Dia berharap, kepimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, bisa membikin Indonesia semakin maju.

"Semoga ketua nan berkelanjutan, di kepemimpinan pak Prabowo semoga Indonesia bisa maju, lebih bisa merata lagi pembangunan ekonominya," tuturnya.

Sumarno dan masyarakat nan menyambut ini menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi menorehkan sejumlah capaian, mulai dari prasarana hingga kesejahteraan melalui perlindungan sosial dan support sosial bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan survei Litbang Kompas beberapa bulan lalu yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi tertinggi selama periode kedua nan mencapai 75,6 persen. Sebagian besar orang nan puas terhadap Jokowi berasal dari kelas menengah dan bawah.

"Lebih dari 80 persen proporsi nan menyatakan puas berasal dari kedua kelas terbawah itu. Mereka adalah kelas masyarakat nan selama ini menjadi penerima beragam corak bansos," dikutip dari Kompas.id Kamis (20/6).

Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Sebanyak 1.200 orang responden dilibatkan dan dipilih melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat. Margin of error survei ini +/-2,83 persen.

Alokasi APBN dan Realisasi Perlinsos

Selama 10 tahun memimpin, salah satu langkah konkret nan diambil Jokowi untuk golongan rentan adalah beragam program support dan perlindungan sosial nan berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Berbagai program nan alokasinya berasal dari APBN itu bermaksud untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Misalnya bansos. Jokowi telah mengalokasi anggaran besar untuk bansos. Dikutip dari CNBC Indonesia, realisasi bansos Jokowi sejak 2015 hingga 2023 telah mencapai Rp3.319,2 triliun.

Data nan dihimpun Tim Riset CNBC Indonesia menunjukkan anggaran perlinsos era Jokowi melesat dari Rp249,7 triliun pada 2014 menjadi Rp443,5 triliun pada 2023. Anggaran terbesar disalurkan pada 2020 ialah menembus Rp498 triliun.

Bansos berkedudukan krusial dalam memberikan jaring pengaman di masa-masa darurat dan telah membantu banyak masyarakat Indonesia memperkuat hidup, terutama selama pandemi Covid-19.

Dalam situasi pandemi sejak 2020-2023, bansos menjadi salah satu langkah sigap untuk memberikan support langsung kepada masyarakat miskin nan terdampak. Program ini juga mendukung kebutuhan pokok bagi mereka nan kehilangan pekerjaan alias sumber pendapatan.

Kemudian, selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi juga mengalokasikan anggaran Rp225 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) nan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta family kurang bisa per tahun. PKH dibagikan dalam empat tahap dalam satu tahun. Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam APBN bermaksud untuk menopang beragam golongan masyarakat, mulai dari golongan miskin hingga kelas menengah.

"Kami memberikan perlindungan sosial tidak hanya kepada golongan miskin dan rentan, tapi juga hingga kelas menengah," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 dikutip dari ANTARANews, Jumat (16/8).

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) nan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa kartu family sejahtera nan salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Jumlah nan diterima sebesar Rp200.000 per bulan. KPM menerima dua bulan sekaligus dalam sekali pencairan sebesar Rp400.000. Total ada 6 tahap penyaluran dalam setahun BNPT nan diberikan kepada KPM.

Pun demikian di bagian pendidikan, pemerintahan Jokowi juga terus memberikan support untuk para siswa di Indonesia. Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia (SDM) nan unggul, berkekuatan saing, produktif, dan inovatif juga tak luput dari perhatian.

Dilansir dari ANTARANews, tak kurang dari 20 juta siswa menerima Program Indonesia Pintar setiap tahunnya. Demikian pula untuk para mahasiswa, sebanyak 1,5 juta mahasiswa menerima Program Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Angka tersebut juga ditambah dengan adanya danasiwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa nan berprestasi.

Pemerintah sendiri menggelontorkan biaya ratusan triliun rupiah untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun.

"Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT ke-79 RI di Gedung DPR RI, Jumat (16/8).

Selanjutnya di bagian kesehatan upaya perbaikan juga menunjukkan hasil positif. Melalui rangkaian Program Transformasi Kesehatan nan digagas oleh Kementerian Kesehatan RI, pemerintah bisa menjadikan pencegahan sebagai prioritas.

Hal ini terlihat dalam capaian cakupan kesehatan semesta alias Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia nan meningkat drastis. Hingga kini, tercatat lebih dari 273 juta alias sekitar 98,16 persen penduduk Indonesia tergabung ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), nan separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah.

Capaian tersebut juga melampaui sasaran Pemerintah nan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, nan mengatur sasaran kepesertaan JKN pada tahun 2024 mencapai 98 persen.

"Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai jasa kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia awal sampai lansia nan tersebar di seluruh Indonesia," ujar Jokowi.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan capaian UHC Indonesia nan lebih dari 98 persen ini merupakan bukti bahwa negara memastikan setiap perseorangan mendapatkan pelayanan kesehatan nan layak.

"Pencapaian UHC ini bukan sekadar nomor statistik, melainkan juga merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap perseorangan mendapatkan jasa kesehatan nan layak," kata Ghufron dalam aktivitas Penyerahan Penghargaan UHC Awards 2024 di Jakarta, dikutip dari ANTARANews, Kamis (28/8).

Keberlanjutan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Berbagai program perlinsos di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut bakal dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Program-program tersebut masuk dalam Rancangan Undang-undang APBN 2025 nan telah disepakati antara Badan Anggaran dan pemerintah DPR RI hari ini untuk disahkan di Rapat Paripurna.

Sebelumnya, pada masa kampanye Pilpres 2024, Gibran pernah menyatakan seluruh program kartu kesejahteraan Jokowi bakal dilanjutkan. Mulai dari PKH, KIS, hingga KIP. Gibran menekankan info penerima program kesejahteraan rakyat itu nantinya dibenahi agar tepat sasaran.

"PKH, KIS, KIP bakal dilanjutkan. nan belum menerima bantuan-bantuan, kelak database-nya bakal kita pembaruan lagi. Biar lebih tepat sasaran, biar tidak ada lagi pilih kasih, biar semuanya mendapatkan manfaatnya," ujar Gibran dikutip dari detikcom.

Hal itu disampaikan Gibran saat menghadiri aktivitas kampanye akbar Partai Golkar di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (4/2) lalu. Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto datang di aktivitas didampingi Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, dan Ketua DPD Golkar Bekasi Ahmad Marzuki.

(ory)