Kelakar Airlangga Hartarto soal Keberhasilan Pemerintah Buat Singkatan: Kita Tidak Hafal Programnya

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX
Suasana Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024. Kegiatan percepatan digitalisasi wilayah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Suasana Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024. Kegiatan percepatan digitalisasi wilayah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani nan salah menyebut singkatan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Sri Mulyani sebelumnya menyebut tim ini dengan singkatan PP2DD. 

Airlangga berkelakar kejadian ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam membikin singkatan dari program. Salah satu keberhasilan pemerintah dalam membikin program adalah membikin singkatan. "Jadi memang bikin singkatan itu bikin semua kita tidak hafal programnya,” kata Airlangga dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024.

Dalam presentasinya, Airlangga mengatakan ada 480 pemerintah wilayah nan telah menerapkan elektronifikasi transaksi digital secara menyeluruh. Dia menyebut info ini berasas hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) per semester I 2024 nan sebesar 87,9 persen. 

“Tadi sudah disampaikan, sekarang sudah 87,9 persen alias 480 pemda, dan tentunya ini nan kudu ditingkatkan kembali,” kata Airlangga. 

Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut jumlah itu melampaui sasaran Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Pada 2024, Satgas telah menetapkan ada 85 persen pemerintah wilayah nan menerapkan elektronifikasi dalam transaksi digital. 

Sementara itu, Airlangga menyebut  ada 480 pemerintah wilayah (pemda) sudah berada dalam level digital, sedangkan 49 pemda di level maju dan 16 pemda tetap di level berkembang.

“Untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100 persen pemda dapat mencapai level digital,” kata Airlangga. 

Selanjutnya: Sri Mulyani: Regulasi Rumit Beban bagi Ekonomi dan Masyarakat....

  • 1
  • 2
  • 3
  • Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Pemerintah Bakal Rilis Portal Layanan Digital untuk 40 Ribu Pengguna Akhir September

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kkedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas (kanan) saat mengikuti aktivitas Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024.Kegiatan percepatan digitalisasi wilayah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Bakal Rilis Portal Layanan Digital untuk 40 Ribu Pengguna Akhir September

Kemenpan RB bakal meluncurkan platform jasa digital terpadu nasional secara terbatas untuk 40 ribu pengguna (user) pada akhir September ini.


Mengintip Warisan Utang Jokowi untuk Prabowo, Lampaui Warisan Utang SBY?

2 jam lalu

 Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Mengintip Warisan Utang Jokowi untuk Prabowo, Lampaui Warisan Utang SBY?

Warisan utang Jokowi ke Prabowo mencapai Rp 8.502 triliun per 31 Juli 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan warisan utang SBY ke Jokowi.


Terkini: Anggaran untuk IKN hingga Agustus Tembus Rp 18,9 Triliun; Lowongan Kerja di Freeport Indonesia dan BSI

2 jam lalu

Pengunjung berada di Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Komisi V DPR menyetujui usulan tambahan anggaran nan diusulkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono senilai Rp20,32 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025 untuk bagian bina marga, cipta karya, hingga pembangunan rumah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terkini: Anggaran untuk IKN hingga Agustus Tembus Rp 18,9 Triliun; Lowongan Kerja di Freeport Indonesia dan BSI

Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 triliun.


Sri Mulyani Laporkan Pendapatan Negara Capai Rp1.777 Triliun

4 jam lalu

 Reformasi dengan Hati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Sri Mulyani Laporkan Pendapatan Negara Capai Rp1.777 Triliun

Belanjaan negara nan naik menurut Sri Mulyani kudu dilihat kualitasnya bukan hanya dari sisi pertumbuhannya


Rupiah Menguat Cepat Usai BI Turunkan Suku Bunga, Sri Mulyani: Awalnya Depresiasi 5 Persen

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi keterangan saat konvensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan TA 2025 di Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Rupiah Menguat Cepat Usai BI Turunkan Suku Bunga, Sri Mulyani: Awalnya Depresiasi 5 Persen

Setelah pengumuman pemangkasan suku kembang referensi bank Indonesia, Sri Mulyani mencatat rupiah menguat dengan sigap dibanding bulan sebelumnya


Sri Mulyani Sebut Kementerian Keuangan Akan Gelar Lomba Baca dan Analisa APBN dan APBD

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024. Acara bertahuk Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah ini berjalan di Grand Ballroom Kempinsky, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Sri Mulyani Sebut Kementerian Keuangan Akan Gelar Lomba Baca dan Analisa APBN dan APBD

Sri Mulyani mengatakan kementeriannya saat ini juga sedang menyusun konsolidasi finansial bagi pemerintah wilayah secara nasional.


Parade Pamit Menteri-Menteri Jokowi: Air Mata Sri Mulyani, Retno Marsudi, Terakhir Menhub Budi Karya Sumadi

1 hari lalu

 Instagram/@smindrawati.
Parade Pamit Menteri-Menteri Jokowi: Air Mata Sri Mulyani, Retno Marsudi, Terakhir Menhub Budi Karya Sumadi

Di pengujung pemerintahan, sejumlah menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju mulai menyampaikan salam perpisahan pada akhir masa jabatannya.


Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

1 hari lalu

Bjorka. Istimewa
Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

Tak kurang 6 juta info NPWP kena peretasan dan dijual di dark web. Eks penyelidik KPK meilhat pola kemunculan hacker Bjorka seiring rumor besar politik.


6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

1 hari lalu

 istimewa
6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

Tak kurang dari 6 juta info NPWP jebol diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta. Data itu termasuk milik JOkowi, Gibran, dan 23 pejabat lain


6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) menyapa penduduk saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mengecek nilai bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabe dan telur serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang dan penduduk sekitar. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani

Jokowi sebut mitigasi kudu dilakukan segera terhadap 6 juta info NPWP nan diduga bocor. Sebanyak 25 pejabat negara datanya diretas.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis