Kemenag: Tak Ada Instruksi Buat Video Hentikan Pansus Haji DPR

Jakarta, CNN Indonesia --

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) tak pernah menginstruksikan instansi Kemenag wilayah meminta pihak lain membikin video support terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024.

Hal ini dia sampaikan merespons beredarnya surat Kepala Kemenag Bintan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bintan nan isinya meminta agar membikin video support terhadap penyelenggaraan haji sekaligus menghentikan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR.

"Tidak ada petunjuk dari Kementerian Agama pusat agar jejeran di wilayah membikin permohonan video dengan pengarahan seperti tertulis di surat Kankemenag Bintan nan sedang viral," kata Anna dalam keterangannya, Senin (29/7).

Anna pun menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun melangkah sukses. Menurutnya, Kemenag mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama jemaah, apalagi sejak mereka tetap berada di Tanah Suci.

Ia menuturkan testimoni sukses haji dari jemaah dan masyarakat ini terus mengalir meski operasional haji sudah ditutup oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 25 Juli 2024.

"Atas antusiasme masyarakat itu, kami minta agar testimoni dari stakeholders itu dikumpulkan untuk dipublikasikan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi. Sebab, selain apresiasi, ada juga testimoni nan bermuatan saran perbaikan," kata Anna.

"Testimoni ini krusial untuk dipublikasikan agar masyarakat mendapat info soal penyelenggaraan haji dari beragam perspektif, termasuk saran dan masukan nan mereka sampaikan. Masukan nan didapat dari beragam testimoni itu bakal kami susun sebagai rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti kemudian," sambungnya.

Anna menambahkan, banyak penemuan baru nan sukses diterapkan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Karena itu, penyelenggaraan haji melangkah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini, kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20.000 jemaah, mendapatkan jasa fast track pada tiga embarkasi, dan jemaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid.

"Tahun ini, perdana jasa katering diberikan secara penuh selama jemaah berada di Makkah, total 17.492.983 boks didistribuskan. Tahun ini, kebijakan Murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah nan terjadi pada 2023 tidak terulang," ucap dia.

Sebelumnya, surat berkop Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan meminta Ketua MUI Kabupaten Bintan membikin video support penyelenggaraan ibadah haji sekaligus meminta berbincang Pansus Haji di DPR RI dihentikan.

Surat itu bernomor B-1139/Kk.32.01/01/HM.01/07/2024 tertanggal 22 Juli 2024 itu ditandatangani Kepala Kemenag Bintan Erman Zaruddin.

Kepala Kantor Kemenag Provinsi Kepulauan Riau Mahbub Daryanto mengakui kebenaran surat tersebut dibuat Kemenag Bintan. Ia kemudian meminta maaf dan menyatakan Menag Yaqut dan Kemenag Kepulauan Riau tak pernah menginstruksikan jejeran Kemenag melakukan perihal seperti demikian.

"Kami atas nama Kanwil minta maaf. Tak ada pengarahan dari Menag, dari Sekjen, enggak pernah ada pengarahan seperti itu. Mungkin mereka merespons sendiri-sendiri, tapi salah gitu," klaim Mahbub kepada CNNIndonesia.com, Senin.

Pada awal Juli, DPR telah membentuk pansus untuk mendalami penyelenggaraan Haji 2024 nan dinilai banyak diwarnai kejanggalan. Pansus ini diresmikan dalam rapat paripurna DPR nan dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Namun, pembentukan pansus ini dinilai politis. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengaku mengendus kepentingan pribadi di kembali pembentukan Pansus Angket Haji 2024 nan diinisiasi PKB.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]