Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Airlangga; Koordinasi Kebijakan Fiskal Tetap Jalan
Selasa, 22 Oktober 2024 17:47 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berbareng Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya support pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif pembaharuan rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merombak struktur kabinet dengan memisahkan Kementerian Keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Meski demikian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan koordinasi mengenai kebijakan fiskal bakal tetap terus berjalan.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan Kementerian Keuangan sekarang berkoordinasi langsung dengan presiden. "Kalau kebijakan tetap koordinasi, fiskal policy," kata dia kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa, 22 Oktober 2024.
Airlangga tidak menjawab pertanyaan argumen dari pemisahan tersebut. Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Pada peraturan nan dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 itu, Prabowo mengubah komposisi kementeriaan Koordinator. Kemenko Maritim dan Investasi dihapus, sementara di sektor ekonomi ada penambahan Kementerian Koordinator, di antaranya Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan nan dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono dan Kementerian Koordinator Pangan dikomandoi Zulkifli Hasan.
Iklan
Dalam beleid tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian membawahi tujuh kementerian teknis, ialah Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Kementerian Pariwisata.
Di kabinet sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah Kemenko Perekonomian berbareng tujuh kementerian teknis lain yakni, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Pilihan Editor: Alasan Prabowo Pecah Kementerian Koperasi dan UKM, Maman: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mahfud Md Sebut Menteri Yusril Tak Berhak Nyatakan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
16 menit lalu
Mahfud Md Sebut Menteri Yusril Tak Berhak Nyatakan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, nan menyatakan tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat.
Tugas Pertama Jadi Menlu, Sugiono bakal Hadiri KTT BRICS di Rusia
55 menit lalu
Tugas Pertama Jadi Menlu, Sugiono bakal Hadiri KTT BRICS di Rusia
Indonesia sebelumnya mendapat rayuan untuk berasosiasi dengan BRICS saat KTT BRICS ke-15 dihelat di Johannesburg, Afrika Selatan
Alasan Prabowo Pecah Kementerian Koperasi dan UKM, Maman: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
57 menit lalu
Alasan Prabowo Pecah Kementerian Koperasi dan UKM, Maman: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman ungkap argumen Presiden Prabowo memecah Kemenkop UKM.
Jalankan Perintah Prabowo, Menteri Amran Siap Cetak Sawah 1 Juta Hektare
1 jam lalu
Jalankan Perintah Prabowo, Menteri Amran Siap Cetak Sawah 1 Juta Hektare
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memintanya mewujudkan swasembada pangan. Akan cetak sawah 1 juta hektare
Saat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Antar Prabowo ke Istana Naik Maung Pindad
1 jam lalu
Saat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Antar Prabowo ke Istana Naik Maung Pindad
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin turut mengantarkan Presiden Prabowo menuju Istana Negara.
Profil Yandri Susanto, Politikus PAN nan Jadi Menteri Desa
1 jam lalu
Profil Yandri Susanto, Politikus PAN nan Jadi Menteri Desa
Menteri Desa Yandri Susanto menekankan pentingnya upaya pembangunan Indonesia di tingkat desa guna mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Rencana 100 Hari Pertama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol: Terbitkan Regulasi dan Atasi Sampah
1 jam lalu
Rencana 100 Hari Pertama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol: Terbitkan Regulasi dan Atasi Sampah
Penyelesaian Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) masuk program 100 hari pertama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol.
Rekam Karier Diaz Hendropriyono, Wamen Lingkungan Hidup di Kabinet Prabowo
2 jam lalu
Rekam Karier Diaz Hendropriyono, Wamen Lingkungan Hidup di Kabinet Prabowo
Diaz Hendropriyono anak ketiga dari Abdullah Makhmud Hendropriyono menjadi wakil menteri di Kabinet Prabowo
Budiman Bilang Prabowo Teruskan Program Bansos Jokowi: Penting bagi Orang Miskin
2 jam lalu
Budiman Bilang Prabowo Teruskan Program Bansos Jokowi: Penting bagi Orang Miskin
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal tetap melanjutkan kebijakan bansos.
Ekonom menyarankan sejumlah langkah kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kemiskinan. Tidak dengan mengandalkan support sosial alias bansos.
1 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·