Kementan Ajak Jepang Terlibat dalam Program Cetak Sawah 3 Hektare

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) membujuk pemerintah Jepang terlibat dalam program cetak sawah 3 juta hektare. Hal ini diucapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat berjumpa Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Yoichi Watanabe di Tokyo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Ketahanan pangan, Sudaryono menjelaskan, merupakan konsentrasi utama presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan modern, seperti mekanisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi canggih. Salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional ialah melalui program cetak sawah baru 3 juta hektare. Sudaryono mengklaim, proyek ini sudah dimulai dengan memanfaatkan lahan nan sudah ada, termasuk lahan rawa. “Kami mau menekankan pencetakan sawah tidak bakal melibatkan deforestasi,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis nan diterima Tempo, Kamis, 18 Oktober 2024.

Sudaryono berharap, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama di sektor pertanian dengan Jepang. Kerja sama ini terutama dalam corak ekspor-impor, pelatihan, dan transfer teknologi. Ia mengatakan, transfer teknologi dari Jepang dapat membikin produk hortikultura Indonesia dapat memenuhi standar kualitas internasional. “Saya kira, selama Anda sebagai Wakil Menteri Jepang positif menanggapi ini, saya pun dengan positif bakal tanggapi ini,” kata Sudaryono kepada Yoichi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, justru mengkritik janji presiden terpilih Prabowo Subianto nan bakal melanjutkan food estate, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Hal itu tercantum dalam bagian ke-2 Asta Cita subbab swasembada pangan.

Food estate, menurut Iqbal, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau nan juga masuk dalam visi misi pasangan tersebut. Pasalnya, menurut dia, program itu berpotensi mendorong penggundulan rimba alias deforestasi. "Food estate dalam konteks ekonomi hijau merupakan solusi nan salah dan bertolak belakang," kata Iqbal kepada Tempo.

Pilihan editor: Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Gandeng 46 Perusahaan untuk Impor 1,3 Juta Ekor Sapi

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis