Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025, di antaranya untuk biaya pindah ke Ibu Kota Nusantara alias IKN. Di antara mereka nan mengusulkan usulan ke DPR adalah Sekretaris Kabinet, Kementerian Kelautan, Kementerian Keuangan, Polri dan KPK.

"Usulan tambahan anggaran tahun 2025 bukan bagi pemerintahan ini alias bagi kami pribadi dan Sekretaris Kabinet nan ada sekarang ini, tetapi untuk pemerintahan baru ke depan. Tidak mungkin untuk tidak ditambah (anggaran) lantaran tentunya ada nan di IKN, ada juga nan kelak ada di Jakarta sehingga pasti ada penambahan anggaran," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam dengan Komisi II DPR  di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Dia mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp164,31 miliar nan bakal digunakan untuk sejumlah kebutuhan. Pertama, kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di IKN, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan perangkat pengolahan data.

"Karena kelak jika di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya. Jadi, kita memang green energy," ujarnya.

Pagu sugestif Sekretariat Kabinet untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp428,94 miliar, artinya nan diajukan naik 38 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono minta tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk tahun depan, sementara pagu sugestif KKP Rp6,23 triliun.

Tambahan anggaran itu, agar kebijakan ekonomi biru nan mengedepankan keberlanjutan ekologi nan diusung KKP dapat melangkah dengan baik.

Ia meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan nan dikelola secara berkepanjangan dengan mengedepankan sisi ekologi di samping sisi ekonomi, bisa menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung pembuatan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Usulan Trenggono mendapat sambutan positif, salah satunya adalah personil Komisi IV, ialah Hanan A Rozak nan menyetujui usulan tambahan anggaran itu. “Kami sangat mendukung usulan dari Pak Menteri mengenai tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk tahun 2025,” ujarnya.

Beda lagi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), nan mengaku sungkan minta tambahan anggaran banyak lantaran jauh dari pagu indikatif.

Berikutnya: Polri Minta Tambahan Anggaran Rp60 Triliun, KPK Rp117 Miliar

• 1
• 2
• Selanjutnya