Kementerian PU Siapkan Inovasi Pembiayaan untuk Akses Air Minum

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengatakan bakal terus berupaya menyediakan akses air minum untuk masyarakat. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut bakal didukung dengan mendorong penemuan dalam pembiayaan, guna menciptakan model pendanaan nan berkelanjutan.

Diana mengatakan salah satu penemuan pembiayaan adalah dengan menggunakan skema pendanaan upaya ke upaya alias B2B. Menurutnya, langkah tersebut bakal mengurangi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak kudu semuanya dengan APBN, jika APBN nan diharapkan saya cemas kelak tidak tercapai-capai lantaran APBN ini banyak nan kudu diurusin," ujarnya dalam aktivitas Closing Ceremony National Urban Water Supply Project (NUWSP) nan berjalan di Auditorium Kementerian PU, Selasa, 19 November 2024.

Diana juga meyakini pemerintah wilayah bakal menemukan pola pendanaan nan berkelanjutan, sehingga Badan Usaha Milik Daerah nan mengurusi soal air dapat beraksi dengan mandiri. "Bagaimana agar wilayah ini juga tidak dibebankan dengan adanya kenaikan-kenaikan tarif, ini kita upaya bersama," kata Diana.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menjalin kerja sama berbentuk utang dengan World Bank melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP). NUWSP adalah program nasional untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi nan inovatif dan kreatif. Kerja sama tersebut berhujung pada hari ini, 19 November 2024.

"Saat ini sudah closing ya. Ketika closing harusnya kita sudah ada kenaikan keahlian kita, faedah nan ada di kita," imbuhnya.

Skema kerja sama tersebut telah menelan biaya investasi sebesar US$100 juta, dengan realisasi lebih dari 1,6 juta rumah tangga telah mendapatkan akses nan lebih baik ke jasa air bersih. Angka tersebut melampaui sasaran awal nan ditetapkan sebesar 1,2 juta rumah tangga. Namun, Diana menyampaikan bahwa dalam RPJMN 2020-2024, ditargetkan adanya tambahan 10 juta sambungan perpipaan untuk rumah tangga.

"Ini sudah terlaksana, tapi jika dihitung-hitung hanya 16 persen dari sasaran tersebut (RPJMN)," imbuhnya.

Diana menambahkan bahwa meskipun kerja sama ini sudah selesai, tetap terbuka kemungkinan untuk melanjutkannya berbareng World Bank. Saat ini, Kementerian PU sedang mengevaluasi dan menyusun langkah-langkah serta skema nan bakal digunakan ke depannya.

"Kita selesaikan dulu kegiatan-kegiatan nan sedang melangkah gitu. Ke depan untuk program-program ini mestinya kita tetap kudu mencapai 100 persen," imbuhnya.

Diana berujar dalam catatannya bahwa saat ini capaian akses air minum layak baru sebesar 91,72 persen. “Saya sih berambisi 2030 bisa 100 persen, tapi 2045 ya Pak ya sasaran kita ya, tetap lama,” katanya

Selain itu, Diana juga membeberkan capaian akses air minum perpipaan nan baru mencapai 19,79 persen, sementara sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional alias RPJMN periode 2020 hingga 2024 sebesar 30,45 persen.

"Perpipaan itu kan tetap di bawah 20 persen. Nah, ini nan kudu kita perbaiki tata kelolanya," ujar Diana. "Berarti tetap jauh dari 100 persen untuk perpipaan."