TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan Perusahaan Umum (Perum) Bulog tetap bakal berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2025. Perusahaan pelat merah sekarang sedang dalam proses transformasi menjadi badan otonom di bawah presiden.
“Kalau tahun 2025 tetap ada rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP)-nya. Tahun 2025 tetap ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sama Bapanas,” kata Arief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
Arief menjelaskan, transisi Bulog melepas status BUMN tak bakal terjadi seketika. Kementerian dan lembaga mengenai tetap merumuskan pengharmonisan agar peran satu sama lain tak tumpang-tindih. Selain itu, dia mengatakan sistem penganggaran tak sesederhana dipersiapkan lampau dikucurkan.
Namun, Arief mengatakan proses transisi itu bakal dijalankan segera. Setelah 2025, dia mengatakan penganggaran semestinya sudah dalam format baru. Arief mengatakan, Bapanas sendiri baru berdiri sembilan tahun setelah undang-undangnya disusun pada 2012. “Ya mudah-mudahan ini bisa lebih cepat,” katanya.
Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan pendapat Presiden Prabowo Subianto menjadikan Bulog sebagai badan otonom tersebut bermaksud mengefektifkan keahlian lembaga. Sebab, posisi Bulog sebagai BUMN justru membatasi mobilitas lembaga tersebut dalam mengelola bagian pangan.
Sejak berada di bawah Kementerian BUMN, Bulog hanya bertindak selaku operator nan menunggu perintah regulator. Salah satu contohnya, saat bakal melakukan operasi pasar, Bulog kudu menunggu hasil rapat koordinasi terbatas kementerian dan lembaga terkait. Sistem ini, menurut Wahyu, tidak efisien.
Setelah menerima perintah Prabowo, Wahyu segera membentuk tim untuk menyusun rencana transformasi Bulog. Termasuk mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMNdan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum Bulog.
Wahyu mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan usulan keputusan presiden tentang transformasi Bulog. Dia juga secara berkala berjumpa dengan Presiden Prabowo untuk melaporkan perkembangan rencana itu. Jika kelak Bulog menjadi lembaga pemerintah, Wahyu bakal memilih orang nan sepaham dengannya. "Kalau enggak sepaham, mundur," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.