TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebut ada 120 delegasi perusahaan asal Hong Kong nan berkeinginan menanamkan investasi di bagian Teknologi Informasi (TI). Menurut dia, kesempatan tersebut perlu dioptimalkan dalam upaya pemberantasan nomor kemiskinan.
“Ini delegasi terbesar nan pernah ada dari Hong Kong, 120 delegasi, very big one, tidak pernah ada sebelumnya, dan kali ini BP Taskin mau memasukkan intervensi TI untuk membantu percepatan kerja dari badan agar beban nan banyak di badan jadi bisa terakselerasi dalam beragam aspek nan ada,” tuturnya saat ditemui di kantornya di area Jakarta Pusat Kamis, 9 Januari 2025.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan aktivis dari golongan pemuda pada era Orde Baru tersebut mengaku terbuka dengan kesempatan investasi tersebut. Ia optimistis pengalaman pemerintah Cina nan sukses mengentaskan 800 juta orang miskin dalam 40 tahun terakhir juga bisa diterapkan dengan melakukan perihal serupa terhadap bangsa Indonesia, ialah dengan menggabungkan penemuan teknologi untuk membangun ekosistem upaya nan menghidupkan perputaran untung bagi rakyat miskin.
Budi menyebut ekosistem nan nantinya bakal dibangun mempunyai asas dari orang miskin, oleh orang miskin, dan untuk orang miskin. Artinya, untung dari program apapun nan nantinya diterapkan BP Taskin melalui kerja sama tersebut merupakan kewenangan milik orang-orang miskin Indonesia nan menjadi sasaran utama program.
Sebagai salah satu delegasi nan juga datang hari itu, organisasi teknologi digital Cyberport menyatakan antusiasmenya untuk menghubungkan ekosistem digital negaranya dengan Indonesia. Pihaknya menyatakan telah berilmu dalam perihal pembangunan digital di banyak industri di negaranya.
“Termasuk pendidikan, masyarakat secara umum tentang faedah dari pembangunan digital, nan bisa meningkatkan status kemiskinan di masyarakat luas,” ujar Kepala Misi Publik Cyberport Eric Chan, Kamis.
Adapun Budi menjelaskan, langkah pertama nan bakal diambil adalah bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga mengenai dalam memetakan kantung-kantung kemiskinan dari 25,22 juta masyarakat miskin nan terdaftar oleh negara berasas info Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, kesempatan investasi dari Cyberport bisa ditetapkan salah satunya melalui sektor teknologi untuk mendorong masyarakat miskin tidak lagi hanya menjadi pengguna, melainkan juga pembuat lapangan pekerjaan.
Dalam rencana kerjasama tersebut BP Taskin juga beriktikad mengarahkan masyarakat agar terlibat dan menjadi bagian dari ekosistem upaya nan diciptakan. Tentunya, kata dia, sembari menerima edukasi digital nan bermaksud mengubah perilaku konsumtif masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital serta menghindari terlibat gambling online dan pinjaman online, menjadi lebih produktif.
“Lebih jauh dari masalah gambling online dan pinjaman online, jika terjadi kerja sama ini saya minta orang miskin kita (Indonesia) baik itu di desa alias di kota bisa dilatih membikin handphone, laptop, komputer, merancang internet untuk kemajuan pertanian dan seterusnya,” kata dia.
Pihaknya menargetkan realisasi konkret dari kerja sama tersebut paling lambat di bulan ketiga sejak pertemuan pertama, ialah Maret 2025. “Kami bikin perjanjian kerja sama cengkir pemerintah Hongkong begitu, khususnya bicara di investasi di kantung-kantung kemiskinan dalam sektor industri digital,” ujarnya.