Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur
Senin, 3 Juni 2024 11:19 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) melangkah berbareng Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta mengenai Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Doni Rahayu, mundur dari jabatannya. Hal ini diumumkan Menteri Sekretaris Negerara (Mensesneg) Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juni 2024. Namun, dia berujar, argumen mundurnya dua pejabat itu tidak disampaikan.
Pratikno lampau mengatakan, hari ini Presiden Jokowi telah menekan surat pemberhentian dengan hormat serta ucapan terima kasih untuk Bambang dan Doni. "Selanjutnya, Presiden mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN," titur Pratikno.
Sebagai Plt, Pratikno menambahkan, kepala negara menugaskan Basuki dan Raja Juli untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya. "Dengan visi semula, ialah tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan juga memberi faedah positif bagi masyarakat sekitar," kata Pratikno.
Iklan
Lebih lanjut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konsentrasi penyelenggaraan percapatan pembangunan IKN saat ini menyoal tanah dan investasi. Karena itu, dia bekerja-sama dengan Raja Juli nan berasal dari Kementerian ATR/BPN. "Ini menyangkut status tanah, sehingga kami bakal segera memutuskan status tanah di IKN bakal dinual, disewa alias KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha)" tutur Basuki. "Sehingga, para penanammodal tidak ragu lagi lakukan investasi."
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja
1 hari lalu
Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja
Tapera nan awalnya hanya bagi PNS kemudian diwajibkan bagi tenaga kerja swasta dan pekerja berdikari menuai protes dari sejumlah pihak.
Terkini: Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono di Komite BP Tapera, Serikat Buruh Sebut Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin
2 hari lalu
Terkini: Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono di Komite BP Tapera, Serikat Buruh Sebut Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin
Komite BP Tapera diisi Menteri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai ketua serta anggotanya antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Airlangga Yakini Aturan Teknis untuk Tapera Beres Sebelum Periode Jokowi Habis
2 hari lalu
Airlangga Yakini Aturan Teknis untuk Tapera Beres Sebelum Periode Jokowi Habis
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menilai patokan teknis perihal Tapera bisa rampung sebelum masa pemerintahan Jokowi habis.
Universitas Mulawarman Janji Kawal IKN Jadi Forest City nan Adaptif dan Inklusif
2 hari lalu
Universitas Mulawarman Janji Kawal IKN Jadi Forest City nan Adaptif dan Inklusif
Mengaku paling mengenal area nan sekarang dikuasai Otorita IKN, Universitas Mulawarman tak mau masyarakat Kaltim hanya jadi penonton.
Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya
3 hari lalu
Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya
Di tengah ramainya kritik terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera, beberapa pihak justru memihak dan mendukung program tersebut. Apa argumen mereka?
Ini Daftar Anggota BP Tapera nan Gajinya Capai 2 Digit
3 hari lalu
Ini Daftar Anggota BP Tapera nan Gajinya Capai 2 Digit
Program pemerintah Tapera menuai banyak kritikan lantaran dianggap memberatkan. Berikut daftar personil komite BP Tapera nan merumuskan kebijakan.
Kereta Bandara IKN Diproyeksikan Rampung pada 2030, OIKN: Konstruksi Kereta Regional Setelah 2035
3 hari lalu
Kereta Bandara IKN Diproyeksikan Rampung pada 2030, OIKN: Konstruksi Kereta Regional Setelah 2035
Pembangunan kereta nan menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan dengan IKN ditargetkan rampung pada tahun 2030.
Otorita Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Digelar Juni 2024
3 hari lalu
Otorita Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Digelar Juni 2024
Otorita IKN menyebut uji coba sky taxi alias taksi terbang di IKN bakal dilaksanakan Juni 2024.
Alasan Pemerintah Sunat Gaji 3 Persen PNS, Karyawan Swasta, dan Pekerja Mandiri untuk Tapera
4 hari lalu
Alasan Pemerintah Sunat Gaji 3 Persen PNS, Karyawan Swasta, dan Pekerja Mandiri untuk Tapera
Pemerintah membikin ketentuan baru dengan mewajibkan potongan penghasilan 3 persen untuk Tapera bagi PNS dan tenaga kerja swasta. Apa alasannya?
Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?
4 hari lalu
Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?
Jokowi mewajibkan potongan penghasilan PNS dan pekerja swasta untuk Tapera sebesar 3 persen. Siapakah sosok para pejabat tinggi BP Tapera?