Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) melangkah berbareng Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta mengenai Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) melangkah berbareng Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta mengenai Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Doni Rahayu, mundur dari jabatannya. Hal ini diumumkan Menteri Sekretaris Negerara (Mensesneg) Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juni 2024. Namun, dia berujar, argumen mundurnya dua pejabat itu tidak disampaikan.

Pratikno lampau mengatakan, hari ini Presiden Jokowi telah menekan surat pemberhentian dengan hormat serta ucapan terima kasih untuk Bambang dan Doni.  "Selanjutnya, Presiden mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN," titur Pratikno. 

Sebagai Plt, Pratikno menambahkan, kepala negara menugaskan Basuki dan Raja Juli untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya. "Dengan visi semula, ialah tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan juga memberi faedah positif bagi masyarakat sekitar," kata Pratikno. 

Iklan

Lebih lanjut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konsentrasi penyelenggaraan percapatan pembangunan IKN saat ini menyoal tanah dan investasi. Karena itu, dia bekerja-sama dengan Raja Juli nan berasal dari Kementerian ATR/BPN. "Ini menyangkut status tanah, sehingga kami bakal segera memutuskan status tanah di IKN bakal dinual, disewa alias KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha)" tutur Basuki. "Sehingga, para penanammodal tidak ragu lagi lakukan investasi."




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja

1 hari lalu

Seorang ASN menunjukan blangko pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengusulkan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA nan bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja

Tapera nan awalnya hanya bagi PNS kemudian diwajibkan bagi tenaga kerja swasta dan pekerja berdikari menuai protes dari sejumlah pihak.


Terkini: Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono di Komite BP Tapera, Serikat Buruh Sebut Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin

2 hari lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berbareng Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat inspeksi lapangan di proyek Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 27 Februari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Terkini: Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono di Komite BP Tapera, Serikat Buruh Sebut Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin

Komite BP Tapera diisi Menteri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai ketua serta anggotanya antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


Airlangga Yakini Aturan Teknis untuk Tapera Beres Sebelum Periode Jokowi Habis

2 hari lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran shopping kementerian nan telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut bakal ditujukan untuk beberapa perihal nan menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari shopping pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke wilayah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga bakal menuntaskan proyek prasarana prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Airlangga Yakini Aturan Teknis untuk Tapera Beres Sebelum Periode Jokowi Habis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menilai patokan teknis perihal Tapera bisa rampung sebelum masa pemerintahan Jokowi habis.


Universitas Mulawarman Janji Kawal IKN Jadi Forest City nan Adaptif dan Inklusif

2 hari lalu

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman di Kampus Gunung Kelua di Samarinda, Kalimantan Timur. (istimewa)
Universitas Mulawarman Janji Kawal IKN Jadi Forest City nan Adaptif dan Inklusif

Mengaku paling mengenal area nan sekarang dikuasai Otorita IKN, Universitas Mulawarman tak mau masyarakat Kaltim hanya jadi penonton.


Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya

3 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam aktivitas konvensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konvensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan aktivitas pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya

Di tengah ramainya kritik terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera, beberapa pihak justru memihak dan mendukung program tersebut. Apa argumen mereka?


Ini Daftar Anggota BP Tapera nan Gajinya Capai 2 Digit

3 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2024 -2029 selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) didampingi oleh personil Komite Tapera nan terdiri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, Rabu (13/3) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Tapera.go.id
Ini Daftar Anggota BP Tapera nan Gajinya Capai 2 Digit

Program pemerintah Tapera menuai banyak kritikan lantaran dianggap memberatkan. Berikut daftar personil komite BP Tapera nan merumuskan kebijakan.


Kereta Bandara IKN Diproyeksikan Rampung pada 2030, OIKN: Konstruksi Kereta Regional Setelah 2035

3 hari lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara alias IKN. ANTARA/Aji Cakti
Kereta Bandara IKN Diproyeksikan Rampung pada 2030, OIKN: Konstruksi Kereta Regional Setelah 2035

Pembangunan kereta nan menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan dengan IKN ditargetkan rampung pada tahun 2030.


Otorita Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Digelar Juni 2024

3 hari lalu

Jokowi jajal taksi Terbang EHang 216. (TEMPO/Erwan Hartawan)
Otorita Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Digelar Juni 2024

Otorita IKN menyebut uji coba sky taxi alias taksi terbang di IKN bakal dilaksanakan Juni 2024.


Alasan Pemerintah Sunat Gaji 3 Persen PNS, Karyawan Swasta, dan Pekerja Mandiri untuk Tapera

4 hari lalu

Sejumlah pekerja memproduksi busana saat bulan Ramadan di industri garmen PT. Batang Apparel Indonesia, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin, 19 April 2021. Pengusaha diwajibkan membayarkan THR kepada tenaga kerja swasta selambat-lambatnya Jumat 7 Mei 2021. ANTARA/Harviyan Perdana Putra
Alasan Pemerintah Sunat Gaji 3 Persen PNS, Karyawan Swasta, dan Pekerja Mandiri untuk Tapera

Pemerintah membikin ketentuan baru dengan mewajibkan potongan penghasilan 3 persen untuk Tapera bagi PNS dan tenaga kerja swasta. Apa alasannya?


Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?

4 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2024 -2029 selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) didampingi oleh personil Komite Tapera nan terdiri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, Rabu (13/3) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Tapera.go.id
Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?

Jokowi mewajibkan potongan penghasilan PNS dan pekerja swasta untuk Tapera sebesar 3 persen. Siapakah sosok para pejabat tinggi BP Tapera?


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis