Ketua KPU Nilai Usaha PPP Lolos ke Senayan Lewat MK Tak Akan Tercapai

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menilai upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk lolos ke Senayan dengan mencapai periode pemisah parlemen sebesar 4 persen lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) alias sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bakal tercapai.

Hasyim mengatakan perihal itu merupakan imbas dari sejumlah gugatan sengketa PHPU nan diajukan PPP dinyatakan tidak diterima oleh MK.

"Sehingga konsekuensinya ikhtiar dari PPP melalui jalur MK untuk mencapai perolehan bunyi minimal pemisah untuk parliamentary threshold 4 persen rupa-rupanya tidak dapat tercapai," ujar Hasyim dalam konvensi pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/5).

"Karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara PPP tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian," tambah Hasyim.

Adapun Hasyim mengaku tidak hafal gugatan PHPU PPP mana saja nan telah dinyatakan tidak diterima oleh MK dalam sidang putusan dismissal ini.

Namun, Hasyim sempat menyoroti salah satu perkara PPP nan dinyatakan tidak diterima oleh MK nan mempersoalkan hasil Pileg 2024 di banyak wilayah di Jawa Barat.

"Di antaranya nan paling menonjol di Jawa Barat tadi itu ada 19 kabupaten/kota di Jawa Barat dan oleh mahkamah dinyatakan tidak memenuhi seingat saya tadi ya tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian," kata Hasyim.

Kuasa norma PPP Moch Ainul Yaqin sebelumnya mengungkit kesalahan kalkulasi KPU sebagai penyebab PPP kandas melenggang ke Senayan.

Ainul juga menyatakan banyak bunyi PPP nan lenyap di 35 daerah. Hal itu Ainul sampaikan dalam sidang sengketa Pileg 2024 di MK, Kamis (2/5) lalu.

Perolehan bunyi PPP hanya kurang 193.088 alias 0,13 persen untuk dapat lolos periode pemisah parlemen 4 persen.

Catatan CNNIndonesia.com pada sidang Selasa (21/5), setidaknya ada delapan gugatan PPP nan tidak diterima oleh MK. Hanya dua perkara saja nan dilanjutkan oleh MK.

(pop/pmg)

[Gambas:Video CNN]