Ketua KPU: Upaya PPP Lolos Parlemen Lewat MK Tampaknya Tidak Tercapai

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menilai upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk lolos ke Senayan dengan mencapai periode pemisah parlemen sebesar 4 persen lewat gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bakal tercapai.

Hasyim mengatakan perihal tersebut adalah akibat dari sejumlah gugatan sengketa PHPU nan diajukan PPP dinyatakan tidak diterima oleh MK.

"Sehingga konsekuensinya ikhtiar dari PPP melaui jalur MK untuk mencapai perolehan bunyi minimal pemisah untuk parliamentary threshold 4 persen rupa-rupanya tidak dapat tercapai," kata Hasyim dalam konvensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

"Karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara PPP tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian," sambungnya.

Hasyim mengaku tidak hafal gugatan PHPU PPP mana saja nan telah dinyatakan tidak diterima oleh MK dalam sidang putusan dismissal hari ini.

Kendati demikian, dia menyoroti salah satu perkara PPP nan dinyatakan tidak diterima oleh MK nan mempersoalkan hasil Pileg 2024 di banyak wilayah di Jawa Barat.

"Diantaranya nan paling menonjol di jawa barat tadi itu ada 19 kabupaten kota di jawa barat dan oleh mahkamah dinyatakan tidak memenuhi seingat saya tadi ya tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian," tutur dia.

Sebelumnya, Kuasa norma PPP Moch Ainul Yaqin mengungkit kesalahan kalkulasi KPU sebagai penyebab partai berlambang ka'bah kandas melenggang ke Senayan. Ainul pun menyatakan banyak bunyi PPP nan lenyap di 35 wilayah Hal tersebut dia sampaikan dalam sidang sengketa Pileg2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (2/5).

PPP hanya kurang 193.088 alias 0,13 persen Perolehan bunyi untuk bisa lolos periode pemisah parlemen 4 persen.

Catatan CNNIndonesia.com berasas sidang hari ini, ada 7 gugatan PPP nan tidak diterima oleh MK. Hanya dua perkara saja nan dilanjutkan oleh MK.

(mab/DAL)

[Gambas:Video CNN]