Koalisi Sipil Beber Lima PR Kementerian Pendidikan Era Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi masyarakat sipil nan berfokus pada rumor pendidikan membeberkan lima tantangan nan kudu dibereskan oleh rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lewat tiga kementerian utama ialah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Menteri Kebudayaan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut tantangan pertama menyoal biaya pendidikan nan sangat mahal dan tidak terjangkau.

Meski dalam peraturan perundangan-undangan sekolah dinyatakan tanpa dipungut biaya, realitanya hingga Oktober 2024 terdapat 4,2 juta anak Indonesia nan tidak sekolah. Mayoritas dari mereka tersendat ekonomi.

Berdasarkan catatan dan pelaporan nan masuk ke JPPI selama 2014-2024, terang Ubaid, ada banyak argumen kenapa anak tidak alias putus sekolah.

Sebanyak 39 persen anak putus alias tidak sekolah lantaran tidak mempunyai biaya. Kemudian bekerja mencari nafkah (18 persen); menikah muda (11 persen); korban kekerasan (10 persen); piagam ditahan sekolah (9 persen); jarak sekolah jauh (6 persen); disabilitas (5 persen); dan lainnya (2 persen).

Tantangan kedua mengenai mutu sekolah nan tetap sangat memprihatinkan. Berkaca pada info Pisa sejak 2015-2022, tutur Ubaid, skor Indonesia bukan mengalami kenaikan tetapi konsisten mengalami penurunan (OECD, 2015-2022).

Penurunan skor terjadi di semua bidang: membaca, matematika dan sains.

Jika di tahun 2015 skor mencapai 397, lampau merosot menjadi 359 di tahun 2022. Di bagian matematika, dari 386 menjadi 366. Sedangkan di bagian sains, dari 403 menjadi 383.

"Jangankan bersaing di dunia, di level ASEAN saja Indonesia termasuk 3 negara dengan skor terburuk (bersama Filipina dan Kamboja). Sementara Singapura menduduki skor tertinggi di dunia," ucap Ubaid.

Ia juga menyoroti darurat kekerasan di sekolah nan dibiarkan. Menurut Ubaid, pencegahan kekerasan dan satuan tugas (satgas) nan telah dibentuk di beragam wilayah belum bisa menghalau laju alias tren kekerasan di sekolah.

Berdasarkan pemantauan JPPI selama 5 tahun terakhir (2020-2024), tren kekerasan di sekolah terus mengalami kenaikan. Bahkan, setiap hari selalu ada laporan kasus kekerasan. Bisa terjadi di sekolah, madrasah, pesantren, alias perguruan tinggi.

Jumlah kasus kekerasan di sekolah hingga Oktober 2024 sudah mencapai 293. Melonjak tajam dari tahun 2020 dengan catatan 91 kasus.

Kekerasan seksual mendominasi dengan 42 persen. Lalu diikuti perundungan (31 persen); kekerasan psikis (11 persen); kekerasan bentuk (10 persen); dan kebijakan nan mengandung kekerasan (6 persen).

"Berdasarkan info nan dihimpun JPPI, per September 2024 terjadi 293 kasus kekerasan di sekolah. Jika dilihat dari jumlahnya, terjadi kenaikan tren di tiap tahun. Bahkan, jumlah saat ini (per Sept 2024) sudah melampaui jumlah kasus di tahun 2023 ialah 285 kasus," ungkap Ubaid.

"Dalam kasus kekerasan seksual, korban terbanyak adalah wanita mencapai 78 persen. Sementara korban laki-laki hanya 22%. Namun, jika dilihat dari sisi pelaku, laki-laki sangat dominan ialah 89 persen, sedangkan wanita 11 persen," sambungnya.

Ubaid mengatakan tantangan keempat ialah pendidikan karakter di sekolah nan tetap jalan di tempat.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kata dia, belum ada info nan menunjukkan peningkatan level dalam pendidikan karakter di sekolah. Bahkan, ada kecenderungan pola nan sangat jelek nan kudu jadi perhatian khusus.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023, indeks integritas pendidikan nasional tetap berada di level rendah. Semakin tinggi jenjang pendidikan, integritas nan tercermin dari karakter, ekosistem, dan kepatuhan justru makin rendah.

"Skor indeks integritas pendidikan mencapai 73,70. Nilai ini menunjukkan indeks integritas pendidikan tetap berada di level 2 dari skala tertinggi level 5," kata Ubaid.

Tantangan terakhir mengenai korupsi termasuk pungutan liar nan semakin marak. Berdasarkan info Indonesia Corruption Watch (ICW), terjadi 424 kasus korupsi sejak tahun 2015 sampai 2023 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp916,67 miliar. Semua berangkaian dengan kasus pengadaan peralatan dan jasa di sekolah.

Selain itu, info SPI Pendidikan 2023 juga menunjukkan sebesar 25 persen penduduk sekolah menyatakan tahu calon peserta didik diterima lantaran memberi hadiah kepada pihak sekolah. Selama PPDB, ditemukan praktik pungutan tidak resmi alias pungli tetap terjadi di lebih dari 44,86 persen sekolah dan lebih dari 57,14 persen perguruan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan kebenaran dan info di atas, Ubaid memberikan sejumlah rekomendasi.

Yaitu meminta agar pemerintah memberhentikan praktik privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Kemudian pemerintah kudu konsentrasi pada akses dan mutu di pendidikan dasar.

Selanjutnya mendesak agar mutu dan kesejahteraan pembimbing ditingkatkan. Poin berikutnya memperkuat LPTK dan memperketat mahasiswa fakultas keguruan alias tarbiyah.

Tak ketinggalan meminta pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan kekerasan dan ekosistem sekolah nan lebih akuntabel.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan Prabowo memberi perhatian pada pengembangan sains dan teknologi.

Pelajaran matematika diyakini menjadi salah satu modal menuju ke sana.

"Tadi (Prabowo) menekankan pentingnya kualitas pembelajaran matematika dan gimana metode pembelajarannya diperbaiki," kata Mu'ti di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Mu'ti mengatakan bakal ada kebijakan training bagi pembimbing matematika. Selain itu, ada opsi meningkatkan pengajaran matematika di sekolah dasar (SD) kelas satu hingga empat.

Tak hanya itu, ada juga opsi mengajarkan matematika sejak dini. Mu'ti menyebut ada buahpikiran memperkenalkan matematika ke siswa taman kanak-kanak.

"Ada tawaran gimana pelajaran matematika di tingkat SD, kelas 1-4, dan mungkin mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK," ujarnya.

Mutu pendidikan Indonesia tercatat merosot selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu terlihat dari Programme for International Student Assessment (PISA) nan dilakukan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Penilaian itu mengukur keahlian siswa berumur 15 tahun dalam tiga aspek. Salah satunya kompetensi matematika.
Skor keahlian matematika pelajar di Indonesia 386 pada 2015, 379 pada 2018, dan 366 pada 2022. Skor PISA Indonesia selalu di bawah rata-rata dunia. Rata-rata skor PISA di bumi dalam rentang 472 hingga 489.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]