Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan komisaris perusahaan pelat merah itu ditunjuk dari orang-orang nan mempunyai latar belakang sebagai politisi. Arya mengatakan tak ada larangan bagi orang dengan latar belakang berpolitik menduduki kedudukan komisaris.

“Selama itu kompeten, ya enggak ada masalah dong. Kita enggak mengatakan nan berlatar belakang politik enggak boleh,” kata Arya, menanggapi pertanyaan komisaris nan ditunjuk berasal dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu, 12 Juni 2024.

Menurut Arya, BUMN memerlukan orang dengan latar belakang politik. Berbeda dengan perusahaan swasta. Alasannya, kebijakan maupun keputusan besar di BUMN kudu disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baik itu penggabungan perusahaan (merger), perusahaan induk (holding), initial public offering (IPO), maupun memperoleh penyertaan modal negara (PMN) penugasan pasti memerlukan DPR. “Mau dibubarkan juga (melibatkan) DPR,” tutur dia.

Pernyataan anak buah Erick Thohir ini merespons sejumlah politisi nan ditunjuk menjadi komisaris, seperti mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia alias PSI Grace Natalie nan ditunjuk sebagai Komisaris MIND ID—perusahaan tambang raksasa. Dewan Pembina Gerindra Fuad Bawazier ditunjuk menjabat Komisaris Utama MIND ID.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). kader Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya juga diberi kedudukan Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Sebelumnya Siti adalah personil Komisi III DPR. 

Selanjutnya: Arya mengatakan, banyak kebijakan perusahaan negara berasosiasi dengan politik....

• 1
• 2
• Selanjutnya