Komisi VIII DPR Kirim Delegasi ke Saudi Pantau Pelaksanaan Haji

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi VIII DPR melakukan pengawasan langsung sebanyak dua tahap dalam pelaksanaan haji tahun ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa pengawasan ini dilakukan sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami nan pertama ini bakal ke Madinah, nan kedua masuk Mekkah, baru kelak sebaliknya mereka ke Madinah, kami nan memperkuat di Mekkah. Jadi sebelum penyelenggaraan ibadah haji kami lihat di Madinah, setelah ibadah haji kami lihat di Mekkah. Teman-teman nan di Mekkah bakal ke Madinah setelah penyelenggaraan Haji untuk memandang situasi di sana. Ini kita bikin dua shift," jelas Marwan di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (6/6)

Pada tahap pertama, tim pengawasan bakal konsentrasi pada penyelenggaraan ibadah di Madinah, khususnya mengenai penyelenggaraan Arbain, ialah shalat berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali.

"Sejauh ini, penyelenggaraan tahun ini tidak ada komplain dari jamaah dibanding tahun lalu. Tahun lampau sering ribut lantaran jamaah dikeluarkan dari hotelnya sebelum selesai Arbain. Kali ini kami bakal lebih mendengar dan konsentrasi pada jasa ini," tambahnya.

Marwan juga menyoroti masalah nan mungkin timbul akibat penambahan 20 ribu jamaah haji tahun ini, terutama berangkaian dengan mobilisasi.

"Penambahan ini tentu membikin ruang semakin sempit. Kami mengkhawatirkan pergeseran jamaah dari satu tempat ke tempat lain, khususnya dari Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina, lantaran bus nan disediakan tidak cukup," kata Marwan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Komisi VIII mengusulkan agar sebagian jamaah mabit di dalam mobil agar tidak terjadi keterlambatan seperti tahun sebelumnya.

"Kami menyarankan agar jamaah kita dibagi, sekitar 50 ribu jamaah mabit di dalam mobil. Kami mau mendapatkan penjelasan dari pemerintah apakah ini sudah siap, agar menghindari kejadian jamaah terlantar," tambahnya.

Selain itu, Komisi VIII juga mengusulkan agar jamaah nan keahlian lebih secara finansial kembali ke hotel setelah melontar di Mina, demi mengurangi kepadatan di tenda Mina.

"Kami menyarankan bagi jamaah nan punya keahlian kembali ke hotel setelah melontar, lantaran di Mina tidak cukup ruang untuk merebahkan tubuh. Ini bakal kami uji coba tahun ini," ujarnya.

Sesuai dengan tagline pemerintah tahun ini, pengawasan haji juga bakal lebih konsentrasi pada pelayanan terhadap jamaah lansia.

"Pelayanan kudu ramah lansia, mulai dari makanan hingga pemondokan. Kami bakal cek apakah pemerintah sudah mempersiapkan ini dengan baik," kata Marwan.

Terkait jamaah nan baru pertama kali pergi ke luar negeri, Marwan mengingatkan petugas haji untuk konsentrasi melayani jamaah nan sering tersasar.

"Petugas haji kudu konsentrasi melayani jamaah, bukan hanya beragama sendiri, agar jamaah nan tersasar bisa segera ditemukan," tegasnya.

Marwan juga menanggapi rumor sekitar 100 ribu WNI nan tidak mempunyai visa haji resmi, dirinya menyarankan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pihak nan melanggar.

"Kami sudah mengingatkan pemerintah bahwa visa kunjungan alias visa lainnya kudu ditahan selama penyelenggaraan ibadah haji. Kami menyarankan pemerintah untuk membekukan travel nan menelantarkan jamaah dan menyeret nan tidak berizin ke pidana," pungkasnya.

Dengan pengawasan langsung ini, diharapkan seluruh proses ibadah haji tahun ini melangkah lancar dan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

(csp/rds)

[Gambas:Video CNN]