Komisi X DPR: Penghapusan PPDB Zonasi Harus Dengar Beragam Aspirasi

Sedang Trending 1 hari yang lalu

CNN Indonesia

Jumat, 22 Nov 2024 14:38 WIB

Komisi X DPR menegaskan penduduk dan pihak-pihak berkepentingan mengenai kudu dimintai pendapat soal penghapusan PPDB zonasi. Foto ilustrasi. Komisi X DPR menegaskan penduduk dan stakeholder mengenai kudu dimintai pendapat soal penghapusan PPDB zonasi. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi X DPR menilai penghapusan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kudu mempertimbangkan aspirasi semua pihak. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mau kebijakan nan diputuskan betul-betul berakibat positif bagi pendidikan di Indonesia.

"Kami berpandangan sebaiknya kita mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," kata Hetifah dikutip dari Antara, Jumat (22/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hetifah menjelaskan sistem PPDB zonasi awalnya diterapkan untuk mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dan mencegah diskriminasi dalam bumi pendidikan.

Namun, penyelenggaraan sistem itu menghadapi tantangan, seperti ketidaksiapan akomodasi pendidikan di beragam wilayah. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai perlu mengeksplorasi pengganti jika sistem zonasi betul-betul dihapus.

"Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif diperlukan pengganti nan lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) alias dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari family tidak bisa (PPDB jalur afirmasi)," ucapnya.

Komisi X DPR, kata Hetifah, mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Ia beranggapan masalah utama nan memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar-sekolah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem PPDB zonasi.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045. Karena itu, krusial untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para Kepala Dinas Pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, 'Pak ini zonasi kudu dihilangkan'," ujar Gibran dalam aktivitas Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing. "Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," katanya.

(tim/tsa)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional