Kondisi Kelas Menengah Rentan Miskin Menjadi Tantangan Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan kondisi kelas menengah nan rentan turun menjadi miskin di Indonesia menjadi tugas bagi pemerintahan selanjutnya di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berbicara rumor ini juga menjadi perhatian bagi seluruh Kementerian Keuangan saat ini.

“Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Prabowo nan utama. Bagaimana agar kita mencari solusi-solusi jangka panjang,” kata Thomas di aktivitas media gathering Kementerian Keuangan 2024 nan berjalan di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun menjadi kelas miskin sejak pandemi Covid-19. Jumlah itu menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan tersebut setara dengan 9,48 juta orang nan turun dari kelas menengah ke kelas bawah.

Thomas menekankan bahwa tantangan-tantangan nan dihadapi oleh kelas menengah di Indonesia bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah nan kurang, melainkan lantaran pandemi Covid-19 nan memang menjadi pemicu utama.

Menurut dia, Badan Kebijakan Fiskal di Kemenkeu sedang berfokus pada masalah ini. Badan itu disebut tengah mencari jalan keluar untuk memberikan ruang agar kelas menengah bisa tumbuh.

Iklan

“Solusinya apa, itu saya belum bisa bicara secara detail, hanya saya pribadi sangat-sangat khawatir. Ini suatu perihal nan menjadi perhatian seluruh Kemenkeu,” tuturnya.

Pandemi Covid-19 meninggalkan scarring effect nan berakibat pada pemulihan ekonomi. Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan bahwa pemulihan bagi kelas menengah atas condong positif, sementara untuk kelas bawah relatif menurun. Ia berbicara bahwa mengurangi scarring effect tersebut bakal menjadi tantangan di pemerintahan Prabowo.

“Kalau ditanyakan apa solusinya, selain dari memperbesar Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) alias subsidi buat tier-ing nan lebih atas dari nan saat ini ada, solusi kedua adalah tentunya pembuatan lapangan kerja,” kata Asmo.

Pilihan Editor: Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya